REGIONAL:
Suara.com - Pemerintah bersama pengusaha membentuk tim untuk mengusut adanya perbedaan data barang impor. Perbedaan data impor ini terjadi pada Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Negara Pengeskpor.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Mendag Zulhas) mengatakan perbedaan data impor setelah dilihat cukup besar.
"Nah, inilah rupanya yang kita ingin cari, di mana salahnya. Oleh karena itu, kami sudah sepakat akan bikin satgas, Kadin sama Kementerian Perdagangan nanti tentu dengan siapa lagi, kita akan rumus bareng-bareng," ujar Zulkifli seperti dikutip Antara, Selasa (9/7/2024).
Mendag Zulkifli melakukan pertemuan bersama Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid guna mengatasi dugaan perbedaan data impor antara yang dimiliki BPS dan negara pengekspor.
"Kami, Pak Arsjad (Ketua Umum Kadin) dari berbagai diskusi, ketemu lah ada persamaan yang kita temukan, itu apa? Data, data impor kita, kalau dari luar dengan data kita yang ada di dalam negeri ini bedanya jauh, jomplang," kata dia.
Mendag memberi contoh, misalnya BPS mencatat impor sebesar 100 juta dolar AS, namun ketika data negara pengekspor bisa mencapai 300 juta dolar AS.
Dia bilang, beberapa komoditas yang mencuat dari perbedaan data tersebut di antaranya alas kaki dan pakaian jadi.
Oleh karena itu, Kemendag dan Kadin sepakat akan membentuk satgas untuk melihat di mana perbedaan data yang begitu besar.
"Karena begini, asosiasi juga beda-beda, kalau Apindo beda, kalau Hippindo lain lagi (datanya), beda sektor kan. Yang pedagang pakaian maunya begini, yang tekstil mungkin maunya lain lagi," beber Mendag.
Satgas yang bakal dibentuk juga akan melakukan pengecekan lapangan guna memastikan apakah benar barang impor ilegal marak di pasaran atau tidak.
"Kemudian nanti kita akan cek juga ini bareng-bareng, kita bikin satgas nanti yang membentuk satgas Kementerian Perdagangan bersama teman-teman dari Kadin dan yang lain," kata dia.
Mendag menambahkan, saat ini pihaknya sedang merumuskan rencana pembentukan satgas tersebut.
"(Kapan bekerja) Segera mungkin, lagi dirumuskan, nanti kita minta dari Kadin dan lain-lain siapa, baru saya SK-kan," ucap dia.
Dalam kesempatannya yang sama, Arsjad mengatakan bahwa pihaknya sangat mendukung rencana pembentukan satgas tersebut.
"Satgas ini kami merasa baik sekali, karena di sini pentingnya bergotong royong antara pemerintah dan dunia usaha. Jadi, di sisi kita mencari solusi, bukan saling blaming (menyalahkan) atau bagaimana," pungkas dia.
TERPOPULER