Infografis
Suara.com - Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan melakukan pertemuan dengan Arsjad Rasjid, Ketua Umum Kadin Indonesia. Tujuannya adalah mengatasi dugaan perbedaan data impor yang dimiliki Badan Pusat Statistik (BPS) dan negara pengekspor.
Termasuk guna mengatasi dan mengusut adanya perbedaan data barang impor.
Dikutip dari kantor berita Antara, Menteri Perdagangan mengibaratkan perbedaan data yang cukup tinggi. Semisal BPS mencatat impor sebesar 100 juta dolar Amerika Serikat (AS), namun data negara pengekspor bisa mencapai 300 juta dolar AS.
Zulkifli Hasan menyebutkan beberapa komoditas yang mencuat dari perbedaan data ini di antaranya alas kaki dan pakaian jadi.
Oleh karena itu, Kemendag dan Kadin sepakat akan membentuk satgas untuk melihat di mana perbedaan data yang begitu besar.
"Kami, Pak Arsjad (Ketua Umum Kadin) dari berbagai diskusi, bertemu dan menemukan ada persamaan yang kita temukan. Data, data impor kita, kalau dari luar dengan data kita yang ada di dalam negeri ini bedanya jauh, jomplang," tukas Zulkifli Hasan.
"Karena begini, asosiasi juga berbeda-beda, kalau APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia) beda, kalau Hippindo (Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia) lain lagi. Beda sektor, bukan. Yang pedagang pakaian maunya begini, yang tekstil mungkin maunya lain lagi," lanjutnya.
Satgas yang bakal dibentuk juga akan melakukan pengecekan lapangan guna memastikan apakah benar barang impor ilegal marak di pasaran atau tidak.
"Kemudian nanti kami akan cek juga bersama-sama. Kami buat satgas nanti. Yang membentuk satgas Kementerian Perdagangan bersama teman-teman dari Kadin dan yang lain," jelas Menteri Perdagangan.
Baca Juga: Menuju Swasembada Pangan Indonesia: Mekanisasi Jagung, Tebu, Sampai Beras Gunakan Dua Pulau Ini
Kementerian Perdagangan sendiri menambahkan bahwa saat ini pihaknya tengah merumuskan rencana pembentukan satgas tadi.
