Suara.com - Ekonom Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR) Gede Sandra meyakini dampak skandal mark up impor beras akan membebani devisa negara di tengah melemahnya nilai tukar rupiah di hadapan dolar Amerika Serikat (AS).
Gede menegaskan, kebijakan ugal-ugalan impor beras ini tidak mengantarkan kebaikan untuk rakyat. Demikian hal tersebut disampaikan Gede menanggapi skandal mark up impor beras yang berpotensi membuat negara rugi hingga Rp 8,5 triliun.
“Banyaknya impor dengan kurs yang semakin lemah akan menguras devisa dan sekaligus mengurangi pertumbuhan ekonomi,” tegas Gede, Jumat (19/7/2024).
Gede pun menagih pertanggung jawaban terkait potensi terbebaninya devisa dan melambatnya pertumbuhan ekonomi imbas skandal mark up impor beras tersebut. Gede meminta pihak-pihak yang terindikasi terlibat dapat bertanggung jawab di hadapan hukum.
“Kalau memang terbukti jelas harus bertanggung jawab secara hukum ya,” ungkap Gede.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto membeberkan fakta terbaru dari permainan skandal mark up impor beras. SDR telah melaporkan skandal mark up impor beras ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Bahwa berdasarkan data yang kami temukan diperoleh informasi rata-rata harga yang dikenakan untuk beras seharga USD 660/ton cost, insurance, and freight (CIF),” kata Hari Purwanto, Minggu,(14/7/2024).
Sementara itu, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan membeberkan perhitungannya soal kerugian negara yang ditimbulkan apabila mark up terjadi pada impor beras tahun 2023 dan bulan Januari-April 2024 yang mencapai 4,83 juta ton.
“Total impor beras tahun 2023 mencapai 3,06 juta ton, dan Januari-April 2024 sudah mencapai 1,77 juta ton. Total 4,83 juta ton. Kalau modus markup sebesar 117 dolar AS per ton ini terjadi sejak tahun 2023, maka kerugian negara memcapai 565 juta dolar AS, atau sekitar 8,5 triliun rupiah,” kata Anthony, Kamis (11/7/2024).
Baca Juga: Skandal Mark Up Impor Beras, Siapa Cari Aman Lewat Program Bansos?
