Dongkrak Perekonomian Kalimantan Selatan, LPDB-KUMKM Optimalkan Pengalihan Dana Bergulir

Suara.com - Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) menggelar Rapat Koordinasi Pengalihan Dana Bergulir di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan sebagai salah satu langkah strategis LPDB-KUMKM dalam mendorong perekonomian Kalimantan Selatan serta memperkuat sinergi antara pemerintah, koperasi, dan lembaga keuangan dalam mendukung pengembangan sektor koperasi dan UMKM di wilayah tersebut.

Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo, menyampaikan apresiasi kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kalimantan Selatan atas dukungan yang diberikan.

"Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kalimantan Selatan atas sinergi dan kerja samanya. Kami juga berterima kasih kepada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin atas kerja samanya dalam mengundang dan membina koperasi yang hadir, sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar,” ujar Supomo dalam keterangannya.

Dalam rapat tersebut, LPDB-KUMKM memfokuskan pembahasan pada sosialisasi penyaluran kredit program pemerintah seperti pembiayaan dana bergulir LPDB-KUMKM, Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi).

“Sinergi yang kita bangun ini bertujuan untuk membantu permodalan koperasi dan UKM agar lebih meningkatkan atau mengembangkan potensi perekonomian di daerah, khususnya di Kota Banjarmasin dan Kalimantan Selatan secara umum,” tambah Supomo.

Lebih lanjut, Supomo menegaskan pentingnya sinergi ini dalam upaya mendorong gerakan koperasi dan UMKM untuk tumbuh dan berkembang melalui fasilitas pinjaman dengan tarif layanan yang sangat rendah. "LPDB-KUMKM memiliki keunggulan dalam pemberian jasa layanan yang sangat rendah, yang diharapkan dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi koperasi dibandingkan lembaga keuangan non-bank, dan memberikan dampak positif bagi anggota koperasi dalam mengembangkan usahanya," tambah Supomo.

Sementara itu, Direktur Keuangan LPDB-KUMKM, Bambang Sadewo, juga menyampaikan pentingnya peran serta bank pelaksana dan dinas terkait dalam membantu proses pengalihan dana ini.

"Kami meminta kerja sama bank dan dinas dalam memonitoring pengembalian pinjaman pada program ini, mengingat program ini sudah berjalan hampir 24 tahun. Dana yang dialihkan ke rekening LPDB-KUMKM akan digulirkan kembali kepada koperasi lainnya yang membutuhkan permodalan untuk pengembangan usahanya," kata Bambang.

Selain itu, Bambang juga menjelaskan bahwa dana yang telah dialihkan ke rekening LPDB-KUMKM akan digulirkan kembali kepada koperasi lain yang membutuhkan permodalan.

"Di Kota Banjarmasin, dana bergulir yang telah disalurkan LPDB-KUMKM mencapai Rp52,2 miliar pada 11 koperasi, dan untuk keseluruhan di Provinsi Kalimantan Selatan mencapai Rp64 miliar pada 16 koperasi,” tambahnya.

LPDB-KUMKM juga terus melakukan transformasi untuk meningkatkan efektivitas penyaluran dana, termasuk digitalisasi pembiayaan melalui Core Micro Financing System (CMFS).

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai stakeholder, termasuk perbankan, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan, dan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan. Diharapkan, sinergi dan koordinasi ini akan memberikan manfaat yang signifikan bagi pengembangan koperasi dan UMKM di wilayah Kalimantan Selatan.

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan Syafriadi mengatakan Kementerian Keuangan sendiri melalui program Kemenkeu One, Kementerian Keuangan melalui seluruh unit eselon-nya termasuk DJPb berupaya mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui beragam kegiatan.

"Salah satu perwujudan dari hasil sinergi yang dapat dicapai adalah inklusi keuangan bagi koperasi dan UMKM. Melalui fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh LPDB-KUMKM, telah banyak koperasi yang maju dan merasakan manfaat bagi anggota dan masyarakat sekitarnya," terangnya.

Syafriadi menambahkan, dengan adanya pertumbuhan usaha koperasi maka akan memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan pemerataan pendapatan, sehingga tingkat kesenjangan atau ketimpangan ekonomi dapat dikurangi.