Suara.com - Program Prakerja, sebut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ingin ditiru sebagai rujukan kebijakan ketenagakerjaan negara lain.
“Negara lain belajar dari Kartu Prakerja dan mereplikasi sistemnya, seperti Pemerintah Kamboja yang mengikuti programnya untuk 1,5 juta pekerja,” kata Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (3/10/2024) seperti yang dikutip dari Antara.
Sejumlah negara, termasuk Thailand, Maroko, dan Negara Bagian Serawak, saat ini sedang mempelajari sistem Kartu Prakerja Indonesia untuk diterapkan di wilayah mereka.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, program ini telah memberikan manfaat kepada 18,9 juta peserta sejak diluncurkan lima tahun lalu.
Program Kartu Prakerja juga bersifat inklusif dengan melibatkan kelompok rentan, seperti perempuan, keluarga miskin, penyandang disabilitas, serta masyarakat di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).
Setiap peserta mendapatkan beasiswa pelatihan sebesar Rp3,5 juta, yang dapat digunakan untuk mengikuti pelatihan melalui webinar, pertemuan tatap muka, atau pembelajaran mandiri.
Melihat dampak positifnya, Kemenko Perekonomian berharap agar pemerintah yang akan datang dapat melanjutkan program ini. Namun, keputusan akhir terkait kelanjutannya akan ditetapkan oleh pemerintahan baru.
Airlangga juga menyampaikan bahwa pembahasan mengenai program ini masih berlangsung dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 akan menyisihkan porsi untuk mendukungnya.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja, Denni Puspa Purbasari, menjelaskan bahwa program ini tidak hanya bermanfaat bagi pengangguran, tetapi juga membantu mereka yang sudah bekerja namun ingin beralih karier atau memulai usaha. Data menunjukkan bahwa 61% peserta program awalnya menganggur, namun setelah dua bulan pelatihan, 55% di antaranya berhasil mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha.
Baca Juga: Ditinggal Mundur Dua Menteri, Jokowi Tunjuk Muhadjir Dan Airlangga Jadi Plt Mendes-Menaker
