Infografis
Suara.com - Pengamat hukum dan pembangunan, Hardjuno Wiwoho, berpendapat bahwa restrukturisasi dapat menjadi solusi untuk menyelamatkan PT Sri Rejeki Isman atau Sritex.
“Keputusan pailit dari Pengadilan Niaga masih bisa diajukan kasasi dan peninjauan kembali, sehingga status hukumnya belum final dan ada kemungkinan untuk melakukan restrukturisasi yang lebih baik,” ujarnya di Jakarta, Rabu.
Dia menekankan bahwa dalam proses restrukturisasi, kunci utamanya adalah menjaga keberlanjutan usaha Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) secara keseluruhan, bukan hanya Sritex. Banyak pabrik tekstil lain juga menghadapi tekanan serupa akibat utang yang besar dan persaingan ketat, terutama dari produk tekstil murah impor dari China.
“Kasus Sritex memang menjadi contoh besar, tetapi pabrik-pabrik skala kecil hingga menengah pun kini menghadapi ancaman serupa,” tambahnya, dikutip dari Antara.
Namun, solusi yang diambil perlu menghindari dana talangan (bailout) langsung dari pemerintah, karena proses pertanggungjawaban dana publik dalam bailout akan sangat rumit.
Menurutnya, solusi yang lebih efektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum adalah dengan mendukung penerbitan obligasi atau saham baru.
“Ini tidak hanya akan memberikan modal tambahan bagi Sritex untuk membayar utang, tetapi juga mengurangi beban langsung pada negara,” jelas Hardjuno.
Ia juga menekankan pentingnya pemerintah dalam memperkuat industri tekstil nasional agar mampu bersaing di tengah tekanan impor. Langkah ini dapat mencakup kebijakan perdagangan yang lebih ketat serta dukungan terhadap industri dalam negeri melalui insentif atau perlindungan tarif bagi produk lokal.
Terkait piutang pada bank BUMN, pendekatan utama yang perlu dipertimbangkan adalah restrukturisasi utang secara transparan dan efektif. Saat ini, utang besar Sritex kepada beberapa bank BUMN, seperti BNI sebesar 23,8 juta dolar AS dan bank pembangunan daerah lainnya, mencerminkan risiko signifikan terhadap stabilitas aset bank tersebut.
Baca Juga: Pailit Sritex Masuk Bahasan Ratas Prabowo, Menaker Jinjing Catatan Kasus
“Penting bagi pemerintah dan pihak bank untuk melakukan pendekatan hati-hati agar dana publik yang digunakan oleh bank-bank BUMN ini tidak hilang,” katanya.
