Suara.com - Pemerintah tengah berupaya mengejar target bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) yang lebih bersih dan berkelanjutan. Namun, realisasi bauran EBT baru mencapai 13,09 persen pada 2023, masih di bawah target 17,87 persen. Hingga semester I 2024, kapasitas pembangkit listrik EBT yang terpasang baru memenuhi 66,6 persen dari target tahunan.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2024 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN), bauran EBT minimal harus mencapai 23 persen pada 2025. Pemerintah juga menggodok rancangan peraturan baru yang lebih ambisius, dengan target 60 persen pada 2050 dan 70 persen pada 2060.
Untuk mencapainya, pemerintah bersama PT PLN (Persero) menyusun Rancangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2035, termasuk bekerja sama dengan pengembang pembangkit listrik swasta atau Independent Power Producer (IPP).
Kolaborasi dengan IPP dianggap strategis dalam memastikan suplai energi yang andal, merata, dan berkelanjutan. IPP membawa teknologi modern dan inovasi, menekan biaya produksi listrik, serta memastikan pasokan listrik lebih stabil. Selain itu, kehadiran IPP membantu menekan beban fiskal negara, mengingat pembangunan infrastruktur EBT yang mahal.
"Ada keterbatasan untuk pembiayaan pembangkit listrik EBT, dan fiscal space kita sudah sangat terbatas sehingga sulit untuk memenuhi itu, dan kalau PLN harus membiayai sebagian besar itu dia harus pinjam, di situ balancing-nya IPP," ujar Ekonom Chatib Basri, seperti dikutip, Kamis (19/12/2024).
Untuk pengembangan infrastruktur energi terbarukan di sektor ketenagalistrikan hingga 2025, pemerintah membutuhkan investasi sekitar USD14,2 miliar atau Rp22,78 triliun. Kehadiran IPP penting untuk menarik investasi dari green bond atau green financing, mendukung stabilitas fiskal, dan memastikan listrik menjangkau seluruh pelosok negeri.
Menurut Chatib, investasi swasta melalui proyek IPP memungkinkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk sektor lain. Selain itu, proyek-proyek IPP berdampak positif secara langsung kepada masyarakat.
"Pemerintah untuk mengejar target 8 persen itu butuh energi listrik besar, IPP bisa punya role di sini," jelas Chatib.
Proyek IPP juga menciptakan lapangan kerja baru bagi ribuan tenaga kerja di sektor energi. Energi EBT yang lebih bersih dalam jangka panjang semakin murah, sehingga tarif listrik akan mengikuti.
Inovasi sektor EBT merangsang industri, menciptakan rantai pasok dan manufaktur energi terbarukan, mulai dari produksi sel tenaga surya hingga komponen mobil listrik.
Kolaborasi pemerintah dan sektor swasta menjadi kunci pembangunan infrastruktur EBT. Pemerintah memperbaiki regulasi dan memberikan insentif, sementara sektor swasta berinvestasi dalam teknologi dan inovasi.
Upaya ini tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen sesuai target Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga mewujudkan masa depan energi yang lebih hijau dan ramah lingkungan.
TERPOPULER
