Bandit Negara Dilarang Kenyang Dalam Program Makan Bergizi Gratis

Suara.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan mulai Senin kemarin (6/1/2025) oleh pemerintah telah membawa angin segar bagi jutaan anak Indonesia.

Selain memenuhi kebutuhan nutrisi harian, program ini juga diharapakan memberikan dampak positif yang lebih luas.

Meski demikian ada sejumlah catatan yang perlu dikritisi dari adanya program janji politik andalan Presiden Prabowo Subianto itu.

Dalam sebuah laporan lembaga riset Center of Economic and Law Studies (Celios) bertajuk "Yang Lapar Siapa? Yang Kenyang Siapa? Mitigasi Risiko Program Makan Bergizi Gratis" yang dipublikasikan pada akhir Desember 2024 lalu lembaga ini mengingatkan Prabowo untuk bersikap hati-hati dalam menjalankan program MBG.

Para siswa menyantap Makanan Bergizi gratis di SDN 15 Slipi, Jakarta, Senin (6/1/2025). [Suara.com/Alfian Winanto]

Dalam laporan itu Celios meminta program MBG harus dijauhkan dari kepentingan politik semata, agar tidak berubah menjadi proyek prestise yang hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu. Presiden terpilih harus ingat bahwa sebelum menjadi presiden, negeri ini telah lama dihantui oleh “bandit-bandit” yang melakukan praktik-praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dalam berbagai
sektor.

"Jangan sampai mereka menikam dari belakang, menyalahgunakan program ini sebagai peluang untuk menggerogoti anggaran negara demi kepentingan pribadi atau kelompok. Risiko inefisiensi anggaran
juga harus diwaspadai, terutama terkait distribusi rantai pasok yang terlalu panjang, yang bisa memperburuk ketepatan sasaran dan menghambat keberlanjutan program ini," tulis laporan itu yang dikutip Suara.com Selasa (7/1/2024).

Celios berpendapat sebuah program ambisius yang diluncurkan tanpa perencanaan matang dan mengabaikan potensi risiko berpotensi menuai kritik tajam. Alhasil program yang digadang-gadang akan membawa perubahan signifikan justru berujung pada kerugian bagi masyarakat luas.

"Program yang dijalankan tanpa rencana matang, ambisius, dan melalaikan mitigasi risiko sering kali hanya menjadi jalan pintas untuk mengenyangkan segelintir orang.” tulis Celios.

Pemerintahan Prabowo-Gibran sendiri menganggarkan Rp71 triliun untuk program MBG tahun 2025. Sebagai janji politik, program ini sudah pasti akan dijalankan. Namun, di balik janji gemilang tersebut, program MBG dihadapkan pada berbagai pertanyaan kritis terkait efektivitas implementasi, keberlanjutan, transparansi pengelolaan anggaran hingga model penyaluran MBG.

Apakah program MBG akan bisa mencapai daerah-daerah terpencil, atau hanya akan berfokus pada wilayah perkotaan yang lebih mudah dijangkau? Ketimpangan distribusi akan mengakibatkan ketidakadilan dan memperparah persepsi negatif bahwa program ini hanya sekadar pencapaian janji kampanye.

Terakhir, di balik janji besar yang ditawarkan, banyak yang melihat program makan bergizi gratis ini sebagai langkah yang terlalu ambisius dan kurang realistis. Berbagai persoalan mendasar yang menyangkut pembiayaan, logistik, pelibatan militer dalam dapur umum, kontrol mutu, efektivitas pelaksanaan, dan transparansi harus diatasi terlebih dahulu agar program ini tidak menjadi beban anggaran.