OJK : Transaksi Kripto Sumbang Penerimaan Pajak Rp 1,09 Triliun

Suara.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat transaksi kripto membuat pendapatan negara bertambah. Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK Hasan Fawzi mengatakan transaksi kripto menyumbang penerimaan pajak mencapai Rp 1,09 triliun.

"Terjadi juga kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari penghutang atas transaksi aset kripto di Indonesia yang per tahun kemarin angkanya di 624 triliun rupiah. Dan akumulasi dalam 2,5 tahun terakhir sudah terkumpul penerian pajak sejumlah Rp 1,09 triliun," kata Hasan saat rapat dengan komisi XI, Kamis (13/2/2025).

Dia mengungkapkan jumlah investor aset kripto tersebut mengalami peningkatan dari bulan sebelumnya di November 2024 yang sebesar 22,1 juta. Pada periode yang sama, nilai transaksi aset kripto tercatat pula mengalami peningkatan sebesar 15,58 persen mtm (month to month) menjadi Rp 94,08 triliun.

"Bila dilihat dari perbandingan perkembangan nilai transaksi aset kripto pada tahun 2023 dengan tahun 2024, nilai transaksi aset kripto domestik meningkat lebih dari empat kali lipat di mana sepanjang tahun 2024 nilainya mencapai Rp 650,6 triliun," bebernya.

Selain itu, OJK secara khusus telah melakukan kajian, mengembangkan pemanfaatan kripto seperti blockchain technology. Salah satunya menggunakan Artificial intelligence (AI).

"AI juga distributed ledger technology yang melekat kepada karakteristik dari aset kelas kripto ini, dan tentu secara khusus menggunakan AI dalam kegiatan di industri, dan secara khususnya aset kripto. Ini semua kami lakukan sekali lagi dengan melibatkan peran aktif dari asosiasi dan para pelaku," katanya.

Sementara itu, OJK akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan di industri kripto, termasuk studi perbandingan dari Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) guna memastikan regulasi yang diterapkan sejalan dengan standar global dan regional.

Perlu diketahui, penguatan regulasi kripto di Indonesia sejalan dengan peralihan pengawasan dan pengaturan aset kripto dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ke OJK. Pengalihan ini merupakan mandat dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2024.