Ekonom: Insentif Kendaraan Listrik Perlu Diperluas, Dorong Transisi Energi

Suara.com - Ekonom Konstitusi, Defiyan Cori mengatakan percepatan transisi energi melalui program elektrifikasi adalah kunci untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan energi nasional. Menurut dia, salah satu momentum penting dalam upaya ini tercermin dari dibukanya Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat pada 13 Februari.

"Pameran ini sangat tepat bagi pemerintah untuk terus mendorong proses transisi energi, mengingat perlunya swasembada dan kedaulatan energi dalam menghadapi dinamika global," ujar Defiyan seperti dikutip, Senin (17/2/2025).

IIMS 2025, yang menampilkan sekitar 60 merek otomotif dengan lebih dari 34 merek mobil dan 25 merek sepeda motor tidak hanya menjadi ajang pamer inovasi, namun juga menjadi sarana strategis bagi produsen, khususnya di sektor kendaraan listrik (EV), untuk menembus pasar domestik.

Pameran ini sejalan dengan agenda pemerintah dalam mengalihkan ketergantungan pada kendaraan berbahan bakar minyak menuju solusi energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.

Dalam mendukung ekosistem kendaraan listrik yang semakin kuat, pembangunan infrastruktur juga telah mengalami lonjakan yang signifikan.

Pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) melonjak 300 persen, dari sekitar 1.000 unit pada 2023 menjadi lebih dari 3.000 unit pada 2024. Sementara itu, fasilitas Home Charging Services (HCS) tumbuh lebih dari 300 persen, pada 2023 sejumlah 9.000 unit menjadi 28.000 unit pada 2024.

Selain jumlah infrastruktur, peningkatan konsumsi listrik kendaraan listrik juga tumbuh signifikan. Tercatat jumlah transaksi di SPKLU melonjak dari 119.600 menjadi 402.509 atau naik 337 persen transaksi.

Sedangkan, untuk konsumsi listrik dari penggunaan SPKLU meroket, dari 2,4 juta kilowatt hour (kWh) pada 2023, menjadi 9,1 juta kWh di 2024, mengalami peningkatan sebesar 370 persen. Sementara untuk HCS, terjadi kenaikan sebesar 403 persen lebih, dari 2,9 juta kWh di 2023, menjadi 11,8 juta kWh di 2024.

Peningkatan transaksi dan konsumsi listrik di SPKLU, serta HCS menandakan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia bertumbuh secara massif, menjadi penguat komitmen pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik, sebagai upaya mencapai target Net Zero Emissions (NZE) pada 2060 atau bahkan lebih cepat.

Sementara itu, dari sudut pandang konstitusional, Defiyan menekankan bahwa dukungan kebijakan insentif yang lebih luas sangat diperlukan untuk mendongkrak percepatan transisi energi.

"Insentif tambahan, baik berupa keringanan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maupun kemudahan investasi dalam pembangunan pabrik kendaraan listrik di pelosok tanah air, harus diperluas agar ekosistem industri kendaraan listrik nasional terus berkembang," kata Defiyan.

Dengan sinergi antara kebijakan pemerintah dan industri otomotif tanah air, serta didukung oleh mekanisme pengawasan yang ketat, transisi menuju energi bersih diharapkan tidak hanya akan memperkuat kedaulatan energi nasional, tetapi juga membuka lebih banyak lapangan kerja dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang inklusif di seluruh Indonesia.