REGIONAL:
Suara.com - Pasar saham Indonesia mengalami gejolak hebat pada Selasa (18/3/2025) dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok hampir 7 persen pada perdagangan sesi pertama.
Penurunan tajam ini memaksa Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk memberlakukan trading halt atau penghentian sementara perdagangan.
Perdagangan dibuka dengan sentimen negatif, dan tekanan jual terus meningkat sepanjang sesi. Pada pukul 11:19 WIB, IHSG telah merosot 5,02 persen ke level 5.146,91, memicu trading halt selama 30 menit.
Setelah perdagangan dilanjutkan, tekanan jual tidak mereda, dan IHSG terus terperosok hingga menyentuh penurunan hampir 7 persen.
Spekulasi mengenai potensi pengunduran diri Sri Mulyani dari Menteri Keuangan setelah Lebaran turut menambah sentimen negatif di pasar. Meskipun belum ada konfirmasi resmi, isu ini memicu kekhawatiran terhadap ketidakstabilan politik dan dampaknya terhadap kebijakan ekonomi.
Hasil survei ini memberikan gambaran yang mengkhawatirkan tentang persepsi para pakar terhadap berbagai aspek ekonomi negara.
Menurut survei LPEM UI, mayoritas ahli, yaitu 23 dari 42 responden (55%), berpendapat bahwa kondisi ekonomi Indonesia saat ini telah memburuk dibandingkan dengan tiga bulan sebelumnya. Bahkan, tujuh ahli menyatakan situasi ini jauh lebih buruk, sementara 11 ahli lainnya melihat kondisi ekonomi stagnan. Hanya satu ahli yang berpendapat bahwa kondisi ekonomi membaik.
"Dengan interval kepercayaan rata-rata sebesar 7,71 poin, hasil survei ini menunjukkan pandangan yang umumnya pesimis terhadap kondisi ekonomi Indonesia, menurut para ahli ekonomi," tulis LPEM UI dalam laporannya.
Para ahli juga memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi pada periode berikutnya akan lebih rendah dari angka saat ini. Meskipun tidak ada yang memprediksi kontraksi yang signifikan, 23 responden memprediksi pertumbuhan yang lebih lambat. Sementara itu, sebagian kecil responden (6 ahli) masih memperkirakan adanya pertumbuhan, dan lebih dari seperempat responden memperkirakan tidak ada perubahan signifikan.
Sebagian besar pakar meyakini bahwa tekanan inflasi tidak berubah atau lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya. Namun, sembilan pakar menilai tekanan inflasi meningkat, dan hanya dua pakar yang melihat penurunan signifikan.
Kondisi pasar tenaga kerja juga menjadi perhatian utama. Mayoritas pakar menilai kondisi pasar tenaga kerja saat ini lebih buruk dibandingkan periode sebelumnya, dengan sembilan pakar bahkan menyatakan kondisi jauh lebih buruk. Hanya satu pakar yang melihat perbaikan, sementara 13 pakar berpendapat tidak ada perubahan.
"Hasil survei ini menilai situasi pasar tenaga kerja yang diharapkan masih belum memberikan rasa percaya diri bagi para pencari kerja," ungkap survei LPEM.
Sebanyak 14 pakar memperkirakan pasar tenaga kerja akan memburuk pada periode berikutnya, dan 10 pakar lainnya memprediksi kondisi yang jauh lebih buruk. Hanya lima pakar yang memperkirakan perbaikan.
Lingkungan bisnis juga diperkirakan akan memburuk. Sebanyak 17 pakar memperkirakan kondisi akan memburuk, dan enam pakar lainnya memprediksi kondisi yang jauh lebih buruk. Hanya lima pakar yang melihat potensi perbaikan.
Mengenai kebijakan pemerintah, sebagian besar responden menilai kebijakan fiskal tidak efektif (28 persen) atau sedikit tidak efektif (60 persen). Kebijakan moneter juga mendapat penilaian serupa, dengan sebagian besar pakar menilai kebijakan tersebut tidak memiliki dampak (38 persen) atau sedikit tidak efektif.
"Nilai rata-rata netral sebesar 0,00 menunjukkan pandangan yang seimbang, bukan kecenderungan kuat ke arah efektivitas atau ketidakefektifan," ungkap survei tersebut.
Survei ini juga menyoroti ekspektasi dan persepsi terhadap stabilitas ekonomi. Hasil survei menunjukkan harapan terhadap stabilitas politik Indonesia telah stagnan atau menurun dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya. Dari 42 responden, 28 merasakan adanya kemunduran.
"Tidak ada responden yang melaporkan adanya perbaikan, yang mencerminkan kekhawatiran yang ada atas menurunnya stabilitas," tulis laporan LPEM.
Korupsi juga menjadi perhatian utama. Mayoritas responden menilai korupsi di pemerintahan Indonesia telah mengalami stagnasi atau memburuk. Dari 42 responden, 24 melihat kemunduran.
"Hanya 2 responden yang melaporkan sedikit perbaikan, dan tidak ada yang melihat kemajuan berarti, yang mencerminkan meningkatnya kekhawatiran atas meningkatnya korupsi," tambah laporan tersebut.
Secara luas, para pakar menilai arah kebijakan ekonomi 100 hari pertama pemerintahan baru tidak efektif. Dari 42 responden, 36 memandangnya negatif.
"Dari 42 responden, 36 orang memandangnya secara negatif—21 tidak efektif, 15 sangat tidak efektif—sementara hanya 2 orang yang melihat sedikit efektivitas dan 4 orang tetap netral," ungkap LPEM.
Dengan demikian, tidak ada responden yang menganggap kebijakan tersebut sangat efektif, yang mencerminkan skeptisisme yang luas.
TERPOPULER
