Suara.com - Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan relaksasi impor harus mengutamakan skala prioritas, seperti impor bahan baku alih-alih barang jadi.
Hal ini menyusul Presiden RI Prabowo Subianto pada Selasa (8/4/2025) secara tegas meminta jajaran dari Kabinet Merah Putih (KMP) untuk bisa menghapus kuota produk-produk impor sehingga mempermudah kelancaran para pengusaha Indonesia dalam berusaha terutama yang bermitra dengan pihak global, sebagai salah satu langkah menanggapi regulasi baru tarif impor Amerika Serikat.
“Kalau ingin mendorong melakukan rebalancing perdagangan dengan Amerika Serikat dengan meningkatkan impornya, ini perlu perhitungan yang matang dan harus ada skala prioritas,” kata Faisal dikutip Antara, Rabu (9/4/2025).
“Salah satu prioritas kalau ingin mendorong barang-barang impor, prioritaskan dulu bahan baku dan bahan penolong dibandingkan dengan barang jadi atau barang konsumsi,” ujar dia menambahkan.
Menurut Faisal, impor bahan baku dan bahan penolong diharapkan dapat mendorong pergerakan industri dan mendongkrak kebutuhan produksi di dalam negeri.
“Sebagai contoh, impor kapas yang misalnya kita tidak bisa produksi di dalam negeri, tapi (kapas) kita butuhkan untuk industri tekstil. Itu bisa meningkatkan kandungan lokal untuk produk-produk tekstil kita dengan mengimpor kapas dari sana (luar negeri),” kata dia.
Namun, Faisal menilai dibukanya keran impor juga harus dilakukan dengan hati-hati dan antisipatif karena memiliki dampak yang luas terhadap roda perekonomian nasional.
“Dampak lonjakan impor perlu diantisipasi juga, apalagi sebelum kebijakan (Donald) Trump sendiri sudah ada gelombang PHK yang salah satunya dikarenakan industri-industri padat karya banyak kemasukan barang-barang impor, bukan hanya legal tapi juga yang ilegal,” jelas Faisal.
Selain itu, Faisal mengatakan penting bagi pemerintah untuk tegas dalam aturan pemberian relaksasi impor, apakah hanya untuk AS saja atau juga untuk negara-negara mitra dagang lainnya.
“Ini diperlukan untuk mengantisipasi potensi ‘penuduhan’ dari mitra negara lain, kalau kita memberikan special treatment atau pembedaan perlakuan dengan Amerika,” kata Faisal.
“Karena kalau mengacu prinsip dasar WTO (Organisasi Perdagangan Dunia), mestinya harus non-discriminatory treatment (perlakuan non-diskriminatif),” imbuhnya.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto secara tegas meminta jajaran dari Kabinet Merah Putih (KMP) untuk bisa menghapus kuota produk-produk impor sehingga mempermudah kelancaran para pengusaha Indonesia dalam berusaha, terutama yang bermitra dengan pihak global.
"Yang jelas kemarin, Menko (Perekonomian), Menteri Keuangan, Gubernur BI ada, Ketua DEN ada, saya sudah kasih perintah untuk hilangkan kuota-kuota impor. Terutama untuk barang-barang menyangkut hajat hidup orang banyak, ya kan? Siapa yang mampu, siapa yang mau impor, silahkan," kata Prabowo dalam acara Sarasehan Ekonomi Nasional yang disiarkan secara daring di YouTube Sekretariat Presiden di Jakarta, Selasa (8/4/2025).
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo setelah mendengar keluhan pengusaha dengan kemitraan dengan perusahaan global terkhusus yang berasal dari AS.
Pengusaha terkait merasa aturan terkait impor di Indonesia membuat ketidakpastian pada proses negosiasi yang dilakukan antara perusahaan dan berpotensi membuat usaha menjadi tertunda.
TERPOPULER
