Infografis
Suara.com - Bank Indonesia (BI) tekankan pentingnya penguatan peran organisasi internasional dalam menghadapi tantangan global saat ekonomi masih mengalami guncangan. Hal ini mengemuka dalam rangkaian Pertemuan Musim Semi International Monetary Fund (IMF) dan World Bank (WB), termasuk di dalamnya Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara G20, yang diselenggarakan pada tanggal 22-26 April 2025 di Washington D.C., Amerika Serikat.
Gubernur BI Perry Warjiyo menyuarakan pentingnya tiga hal dalam menghadapi tantangan global. Pertama, menegaskan perlunya peran aktif organisasi internasional, terutama IMF, untuk secara tegas menyuarakan pentingnya kebijakan perdagangan internasional yang terbuka untuk mendorong pertumbuhan.
"Sebagai lembaga yang mewakili suara kolektif dari 191 negara anggota, IMF memiliki peran strategis dalam menyampaikan sikap yang tegas, terutama dalam merespons tantangan bersama yang dapat mengancam stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan global," kata Perry di Jakarta, Senin (28/4/2025).
Kedua, sebagaimana disuarakan pada Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN ke-12 pada 10 April 2025 di Kuala Lumpur, BI menyampaikan bahwa ASEAN berkomitmen terhadap sistem perdagangan multilateral yang terbuka, inklusif, dan rule-based. "BI menyambut baik guidance IMF dalam mendorong intraregional trade, diversifikasi pasar ekspor, integrasi pasar modal, dan reformasi struktural untuk mendorong permintaan domestik," katanya.
Ketiga, BI menyambut baik upaya IMF dalam meningkatkan surveilans yang didasarkan pada Integrated Policy Framework (IPF), dengan tetap mempertimbangkan kondisi spesifik masing-masing negara. Serta menyampaikan bahwa pengalaman Indonesia dalam menerapkan IPF/bauran kebijakan terbukti bermanfaat dalam mendorong stabilitas dan kinerja ekonomi.
Lalu, melindungi dari meningkatnya guncangan kebijakan global yang tidak terduga. BI juga menantikan langkah konkret IMF dalam memperkuat jaring pengaman keuangan global, antara lain melalui penguatan kerja sama dengan Chiang Mai Initiative Multilateralisation (CMIM), serta kemajuan nyata dalam reformasi kuota guna memperkuat kapasitas keuangan IMF sebagai lembaga berbasis kuota.
Dalam merespons kondisi ekonomi global tersebut, pada pertemuan G20, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara-negara G20, sepakat untuk terus memperkuat kerja sama dan koordinasi mengatasi tantangan global. Negara G20 mendiskusikan berbagai isu global seperti dampak tarif AS terhadap perekonomian serta respons kebijakan yang diperlukan, memperkuat arsitektur keuangan internasional melalui reformasi Multilateral Development Bank (MDB) dan meningkatkan keberlanjutan tingkat utang, serta mendorong pertumbuhan dan produktivitas di negara berkembang, khususnya di kawasan Afrika.
Selanjutnya, dalam pertemuan IMF, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral menyepakati Global Policy Agenda (Agenda Kebijakan Global) IMF yang mencakup langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan di tengah tingginya ketidakpastian global. Dalam menghadapi ketidakpastian tersebut, IMF merekomendasikan tiga kebijakan utama.
Pertama, menyelesaikan ketegangan perdagangan secepat mungkin melalui kesepakatan antar negara utama, penurunan hambatan dagang, serta menciptakan sistem yang stabil dan adil agar manfaat perdagangan tersebar secara merata. Kedua, menjaga stabilitas dengan memperkuat kondisi fiskal dan moneter, termasuk meningkatkan efisiensi belanja, memastikan independensi bank sentral, dan memperkuat pengawasan sektor keuangan.
Ketiga, mendorong pertumbuhan jangka panjang melalui reformasi struktural dan integrasi ekonomi serta keuangan yang lebih dalam.
Baca Juga: Makin Melorot, Bank Dunia Turunkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2025 Jadi 4,7 Persen
Sebelumnya, Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global dari 3,3 persen pada Januari 2025 menjadi 2,8 persen pada April 2025. Pemangkasan ini terkait dengan kebijakan tarif impor yang diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
