Infografis
"Kalau semua diatur, maka orang akan mencari rokok yang lebih murah, parahnya lagi rokok ilegal. Dampaknya sangat luas sekali. Pendapatan negara berkurang, pabrik banyak tutup. Kalau itu terjadi, anggota kami ter-PHK. Jangan sampai ini terjadi," jelasnya.
Sebagai solusi, FSP RTMM SPSI Jawa Timur mendesak pemerintah untuk membatalkan pasal-pasal yang mengatur tembakau dalam PP 28/2024. Purnomo menegaskan bahwa aturan ini bisa membawa dampak sosial dan ekonomi yang sangat negatif, tidak hanya bagi Jawa Timur, tetapi juga bagi skala nasional.
"Dampaknya sangat negatif pada ekonomi Jawa Timur dan nasional," pungkas dia.
