Market Data
Emas
Indeks Saham
Kurs Rupiah
Jual Rp2.625.000
Beli Rp2.490.000
IHSG 5.896,134
LQ45 583,722
Srikehati 289,560
JII 342,327
USD/IDR 17.957

HET Beras Mau Dihapus

Mohammad Fadil Djailani, Fakhri Fuadi Muflih

Senin, 29 Desember 2025 | 18:43 WIB
HET Beras Mau Dihapus
Harga beras di Pasar Pandan Sari Balikpapan mengalami kenaikan, Rabu (13/03/2024). [SuaraKaltim.id/Arif Fadillah]
baca 10 detik
  • Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk komoditas beras bakal dihapus pemerintah.
  • Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas), menyatakan bahwa sistem zonasi HET yang berlaku saat ini sering kali memicu ketimpangan. 
  • Masyarakat di daerah terpencil kerap harus membayar lebih mahal akibat kendala distribusi dan letak geografis.

Suara.com - Pemerintah tengah menggodok rencana besar untuk menyederhanakan skema penetapan harga beras nasional. Langkah strategis ini mengarah pada penghapusan pembagian zona harga guna mewujudkan kebijakan "Beras Satu Harga" di seluruh pelosok Indonesia, terutama untuk meringankan beban masyarakat di wilayah Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (3T).

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menyatakan bahwa sistem zonasi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang berlaku saat ini sering kali memicu ketimpangan. Masyarakat di daerah terpencil kerap harus membayar lebih mahal akibat kendala distribusi dan letak geografis.

“Jangan sampai saudara-saudara kita di daerah 3T itu sudah tertinggal, terluar, termiskin, tapi membayar lebih mahal,” ujar Zulhas usai rapat cadangan pangan pemerintah tahun 2026 di Jakarta, Senin (29/12/2025).

Mewujudkan satu harga beras nasional bukan tanpa tantangan. Zulhas menyoroti peran Perum Bulog yang selama ini menjadi garda terdepan stabilitas pangan namun terkendala oleh margin biaya distribusi yang sangat tipis.

Saat ini, margin yang diterima Bulog hanya sekitar Rp50 per kilogram. Angka tersebut dinilai mustahil untuk menutup ongkos kirim ke wilayah jauh seperti Papua dan Maluku jika ingin menerapkan harga yang sama dengan di Pulau Jawa.

“Bagaimana dia bisa mengirim ke Papua, ke Maluku, satu harga (dengan margin Rp50)?” cetusnya.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah akan menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung ulang skema pembiayaan dan margin bagi Bulog. Penyesuaian ini diperlukan agar Bulog memiliki ruang fiskal yang cukup untuk menjalankan distribusi tanpa terbebani kerugian logistik.

Meskipun rencana ini sudah masuk dalam agenda prioritas, Zulhas menegaskan bahwa keputusan final belum diambil dan masih memerlukan pembahasan mendalam pada rapat-rapat koordinasi berikutnya.

“Kita akan berusaha ke situ (penghapusan zona). Kita akan hitung dengan BPKP agar nanti beras bisa satu harga di seluruh Indonesia,” pungkasnya.

baca juga

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Harga Beras Bakal Makin Murah, Stoknya Melimpah di 2026

Harga Beras Bakal Makin Murah, Stoknya Melimpah di 2026

Bisnis | Senin, 29 Desember 2025 | 18:03 WIB

Dikeluhkan Petani, Pemerintah Langsung Pangkas Regulasi dan Turunkan HET Pupuk 20 Persen

Dikeluhkan Petani, Pemerintah Langsung Pangkas Regulasi dan Turunkan HET Pupuk 20 Persen

Bisnis | Kamis, 25 Desember 2025 | 07:11 WIB

Pemerintah Targetkan Sampah Bantargebang Hilang 2 Tahun, Pramono Tinggal Tunggu Arahan Bangun PLTSa

Pemerintah Targetkan Sampah Bantargebang Hilang 2 Tahun, Pramono Tinggal Tunggu Arahan Bangun PLTSa

News | Rabu, 24 Desember 2025 | 11:18 WIB

Terkini

Dolar AS Diproyeksi Perkasa Ditopang Wall Street, Rupiah Bisa Anjlok Lagi?

Dolar AS Diproyeksi Perkasa Ditopang Wall Street, Rupiah Bisa Anjlok Lagi?

Bisnis | Senin, 29 Juni 2026 | 22:31 WIB

Trump Mau Pecat Gubernur The Fed, Malah Kena 'Tampar' Mahkamah Agung!

Trump Mau Pecat Gubernur The Fed, Malah Kena 'Tampar' Mahkamah Agung!

Bisnis | Senin, 29 Juni 2026 | 22:04 WIB

Kilang Terbesar Arab Kembali Dibuka, Harga Minyak Dunia Mulai Stabil

Kilang Terbesar Arab Kembali Dibuka, Harga Minyak Dunia Mulai Stabil

Bisnis | Senin, 29 Juni 2026 | 21:34 WIB

Harga LNG Dipangkas, Mampukah Bendung PHK?

Harga LNG Dipangkas, Mampukah Bendung PHK?

Bisnis | Senin, 29 Juni 2026 | 20:07 WIB

Harga Gas untuk Industri Turun, Dasco: Kabar Gembira untuk Buruh

Harga Gas untuk Industri Turun, Dasco: Kabar Gembira untuk Buruh

Bisnis | Senin, 29 Juni 2026 | 19:36 WIB

Pendaftaran Beasiswa LPDP Tahap II 2026 Resmi Dibuka, Cek Jadwal dan Rinciannya

Pendaftaran Beasiswa LPDP Tahap II 2026 Resmi Dibuka, Cek Jadwal dan Rinciannya

Bisnis | Senin, 29 Juni 2026 | 18:45 WIB

Pasokan Gas Murah Seret, Kemenperin Minta AGIT Dicabut demi Tak Ada PHK

Pasokan Gas Murah Seret, Kemenperin Minta AGIT Dicabut demi Tak Ada PHK

Bisnis | Senin, 29 Juni 2026 | 18:32 WIB

DEN: Rupiah Melemah saat Kepercayaan pada Pemerintah Tergerus

DEN: Rupiah Melemah saat Kepercayaan pada Pemerintah Tergerus

Bisnis | Senin, 29 Juni 2026 | 18:29 WIB

Investor Ritel Kini Bisa Punya Analis Saham Berbasis AI

Investor Ritel Kini Bisa Punya Analis Saham Berbasis AI

Bisnis | Senin, 29 Juni 2026 | 18:28 WIB

Putusan KPPU Denda 97 Pinjol Harus Batal, Dinilai Lampaui Kewenangan

Putusan KPPU Denda 97 Pinjol Harus Batal, Dinilai Lampaui Kewenangan

Bisnis | Senin, 29 Juni 2026 | 18:24 WIB

×