Market Data
Emas
Indeks Saham
Kurs Rupiah
Jual Rp0
Beli Rp0
IHSG ...
LQ45 ...
Srikehati
JII ...

HET Beras Mau Dihapus

Mohammad Fadil Djailani, Fakhri Fuadi Muflih

Senin, 29 Desember 2025 | 18:43 WIB
HET Beras Mau Dihapus
Harga beras di Pasar Pandan Sari Balikpapan mengalami kenaikan, Rabu (13/03/2024). [SuaraKaltim.id/Arif Fadillah]
baca 10 detik
  • Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk komoditas beras bakal dihapus pemerintah.
  • Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas), menyatakan bahwa sistem zonasi HET yang berlaku saat ini sering kali memicu ketimpangan. 
  • Masyarakat di daerah terpencil kerap harus membayar lebih mahal akibat kendala distribusi dan letak geografis.

Suara.com - Pemerintah tengah menggodok rencana besar untuk menyederhanakan skema penetapan harga beras nasional. Langkah strategis ini mengarah pada penghapusan pembagian zona harga guna mewujudkan kebijakan "Beras Satu Harga" di seluruh pelosok Indonesia, terutama untuk meringankan beban masyarakat di wilayah Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (3T).

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menyatakan bahwa sistem zonasi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang berlaku saat ini sering kali memicu ketimpangan. Masyarakat di daerah terpencil kerap harus membayar lebih mahal akibat kendala distribusi dan letak geografis.

“Jangan sampai saudara-saudara kita di daerah 3T itu sudah tertinggal, terluar, termiskin, tapi membayar lebih mahal,” ujar Zulhas usai rapat cadangan pangan pemerintah tahun 2026 di Jakarta, Senin (29/12/2025).

Mewujudkan satu harga beras nasional bukan tanpa tantangan. Zulhas menyoroti peran Perum Bulog yang selama ini menjadi garda terdepan stabilitas pangan namun terkendala oleh margin biaya distribusi yang sangat tipis.

Saat ini, margin yang diterima Bulog hanya sekitar Rp50 per kilogram. Angka tersebut dinilai mustahil untuk menutup ongkos kirim ke wilayah jauh seperti Papua dan Maluku jika ingin menerapkan harga yang sama dengan di Pulau Jawa.

“Bagaimana dia bisa mengirim ke Papua, ke Maluku, satu harga (dengan margin Rp50)?” cetusnya.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah akan menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung ulang skema pembiayaan dan margin bagi Bulog. Penyesuaian ini diperlukan agar Bulog memiliki ruang fiskal yang cukup untuk menjalankan distribusi tanpa terbebani kerugian logistik.

Meskipun rencana ini sudah masuk dalam agenda prioritas, Zulhas menegaskan bahwa keputusan final belum diambil dan masih memerlukan pembahasan mendalam pada rapat-rapat koordinasi berikutnya.

“Kita akan berusaha ke situ (penghapusan zona). Kita akan hitung dengan BPKP agar nanti beras bisa satu harga di seluruh Indonesia,” pungkasnya.

baca juga

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Harga Beras Bakal Makin Murah, Stoknya Melimpah di 2026

Harga Beras Bakal Makin Murah, Stoknya Melimpah di 2026

Bisnis | Senin, 29 Desember 2025 | 18:03 WIB

Dikeluhkan Petani, Pemerintah Langsung Pangkas Regulasi dan Turunkan HET Pupuk 20 Persen

Dikeluhkan Petani, Pemerintah Langsung Pangkas Regulasi dan Turunkan HET Pupuk 20 Persen

Bisnis | Kamis, 25 Desember 2025 | 07:11 WIB

Pemerintah Targetkan Sampah Bantargebang Hilang 2 Tahun, Pramono Tinggal Tunggu Arahan Bangun PLTSa

Pemerintah Targetkan Sampah Bantargebang Hilang 2 Tahun, Pramono Tinggal Tunggu Arahan Bangun PLTSa

News | Rabu, 24 Desember 2025 | 11:18 WIB

Terkini

Parigi Moutong Diguncang Gempa M 6,2 Tengah Malam, BMKG Minta Warga Waspada

Parigi Moutong Diguncang Gempa M 6,2 Tengah Malam, BMKG Minta Warga Waspada

News | Minggu, 16 Agustus 2026 | 02:04 WIB

Pengibaran Bendera Bulan Bintang Picu Bentrok di Masjid Raya Baiturrahman

Pengibaran Bendera Bulan Bintang Picu Bentrok di Masjid Raya Baiturrahman

Sumut | Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:59 WIB

Air Laut Surut Lalu Masuk Permukiman, Warga Pasimarannu Panik Mengungsi Mandiri

Air Laut Surut Lalu Masuk Permukiman, Warga Pasimarannu Panik Mengungsi Mandiri

Sulsel | Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:54 WIB

Soroti Manuver Politik di Kasus Eks Jampidsus, Sejumlah Akademisi Minta Prabowo Turun Tangan

Soroti Manuver Politik di Kasus Eks Jampidsus, Sejumlah Akademisi Minta Prabowo Turun Tangan

News | Sabtu, 15 Agustus 2026 | 23:20 WIB

Dua Pidato di DPR Tunjukkan Arah Ekonomi Prabowo Semakin Jelas

Dua Pidato di DPR Tunjukkan Arah Ekonomi Prabowo Semakin Jelas

Bisnis | Sabtu, 15 Agustus 2026 | 23:15 WIB

Gempa NTT, Selly Gantina Minta Pemerintah Segera Tembus Daerah Berdampak

Gempa NTT, Selly Gantina Minta Pemerintah Segera Tembus Daerah Berdampak

News | Sabtu, 15 Agustus 2026 | 23:15 WIB

PTBA Kembali Hadirkan BIDIKSIBA, Buka Jalan Generasi Muda Menuju Pendidikan Tinggi

PTBA Kembali Hadirkan BIDIKSIBA, Buka Jalan Generasi Muda Menuju Pendidikan Tinggi

Sumsel | Sabtu, 15 Agustus 2026 | 23:14 WIB

Spot 17-an Kekinian di Blok M: Dari Secret Gig sampai Tantangan Senyum!

Spot 17-an Kekinian di Blok M: Dari Secret Gig sampai Tantangan Senyum!

Lifestyle | Sabtu, 15 Agustus 2026 | 23:07 WIB

Beras Fortifikasi Jadi Pelarian Produsen Akibat Melonjaknya Harga Gabah

Beras Fortifikasi Jadi Pelarian Produsen Akibat Melonjaknya Harga Gabah

Bisnis | Sabtu, 15 Agustus 2026 | 23:00 WIB

Hendardi Singgung Manuver Hukum Eks Jampidsus, Dinilai Kelabui Publik Soal Substansi Perkara

Hendardi Singgung Manuver Hukum Eks Jampidsus, Dinilai Kelabui Publik Soal Substansi Perkara

News | Sabtu, 15 Agustus 2026 | 22:59 WIB

×