Hilirisasi Harus Jadi Strategi Nasional Jangka Panjang, Bukan Sekadar Kebijakan Sektoral

Suara.com - Hilirisasi bukan lagi wacana kebijakan yang terbatas di ruang-ruang kementerian. Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan tuntutan kemandirian ekonomi nasional, hilirisasi harus dipahami sebagai strategi besar bangsa, bukan sekadar kebijakan sektoral yang reaktif.

Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, menegaskan bahwa hilirisasi seharusnya menjadi gerakan nasional yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, karena menyangkut arah masa depan Indonesia.

"Ini bukan semata soal industri, tapi soal arah masa depan bangsa. Hilirisasi harus menjadi gerakan nasional. Semua anak bangsa harus punya perspektif yang sama bahwa inilah jalan menuju kemandirian dan kemajuan Indonesia," ujar Bambang di Jakarta, Selasa (6/5/2025).

Pernyataan itu menandakan pentingnya perubahan paradigma dalam memandang hilirisasi, dari yang semula hanya berfokus pada pelarangan ekspor bahan mentah, menjadi upaya terintegrasi untuk membangun kedaulatan atas sumber daya alam.

Hilirisasi bukan sekadar menjual lebih mahal, tetapi membangun kemandirian teknologi, menciptakan lapangan kerja berkualitas, dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai global.

Fondasi hukum sebenarnya sudah ada. Undang-Undang Minerba sejak 2009 dan revisinya pada UU Nomor 3 Tahun 2020 telah memberi mandat yang jelas untuk melarang ekspor bijih mineral mentah. Pemerintah pun sudah bergerak, antara lain dengan membentuk Satuan Tugas Hilirisasi dan Ketahanan Energi yang diketuai oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Inisiatif ini dinilai sudah menunjukkan hasil. Hilirisasi nikel, misalnya, diproyeksikan menciptakan 180 ribu lapangan kerja baru dan menambah Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar USD 15,8 miliar pada tahun 2030.

Namun, menurut Bambang, semua pencapaian tersebut masih berada di permukaan. Tantangan mendasar masih membayangi pelaksanaan hilirisasi di berbagai daerah. Mulai dari infrastruktur yang belum merata, kurangnya kesiapan sumber daya manusia dan teknologi, hingga regulasi yang tumpang tindih antarinstansi.

Selain itu, sistem logistik dan kawasan industri belum efisien, sementara pelaku UMKM masih kesulitan mengakses pembiayaan dan masuk ke rantai pasok industri.

Selain tantangan domestik, tekanan global terhadap pengurangan emisi karbon juga menjadi penentu arah kebijakan hilirisasi. Dunia menuntut industri yang lebih ramah lingkungan.

Maka, hilirisasi bukan hanya tentang efisiensi dan nilai tambah, tetapi juga soal keberlanjutan dan reputasi Indonesia di pasar global. Tanpa inovasi teknologi hijau, produk hilir Indonesia akan kalah saing, bahkan ditolak pasar internasional.

Menyadari kompleksitas tantangan tersebut, Bambang mendorong kolaborasi yang lebih kuat antar kementerian dan lembaga. Ia menekankan pentingnya sinergi dalam percepatan pembangunan infrastruktur, penyusunan regulasi yang konsisten, serta penciptaan iklim investasi yang inklusif dan berkelanjutan.

Tak kalah penting adalah digitalisasi industri, penguatan pelaku usaha lokal, serta peningkatan kapasitas tenaga kerja melalui pelatihan berkelanjutan.

Bambang menyampaikan bahwa hilirisasi tidak boleh hanya menjadi proyek elite pemerintah. Kemandirian ekonomi tidak akan terwujud jika hilirisasi gagal menjadi kesadaran kolektif bangsa. Ini adalah momen di mana seluruh komponen negara harus bergerak dalam satu arah.

"Kalau kita ingin berdikari secara ekonomi dan jadi pemain global, hilirisasi harus jadi kesadaran kolektif. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tugas kita bersama sebagai bangsa," imbuh dia.