AI Lebih Murah, Perusahaan Perangkat Lunak Pilih PHK 500 Karyawan

Suara.com - Pembuat perangkat lunak keamanan siber CrowdStrike melakukan pemutusan hubungan kerja (phk) dengan karyawannya. Perusahaan berencana untuk memberhentikan 500 karyawan, yang mewakili sekitar 5% dari tenaga kerjanya.

CEO George Kurtz mengatakan keputusan phk ini mencerminkan kemajuan dalam kecerdasan buatan yang sangat membantu. "AI selalu menjadi dasar bagi cara kami beroperasi. Aimeratakan kurva perekrutan kami, dan membantu kami berinovasi dari ide ke produk dengan lebih cepat. Ini menyederhanakan masuk ke pasar, meningkatkan hasil pelanggan, dan mendorong efisiensi di seluruh kantor depan dan belakang," katanya dilansir CNBC International, Jumat (9/5/2025).

Sementara itu, dalam sebulan terakhir, para pemimpin Box, Duolingo, dan Shopify semuanya telah mengarahkan karyawan untuk mengadopsi alat AI di seluruh departemen. CrowdStrike juga menegaskan kembali perkiraannya untuk tahun fiskal saat ini, yang berakhir pada bulan Januari, dan mengatakan bahwa mereka berharap untuk terus merekrut di area strategis utama"untuk sisa tahun ini.

Apalagi, saham yang turun sekitar 5% pada hari Rabu hingga ditutup pada harga $421,52 membujtikan perseroan harus mengadopsi inovasi. Salah satunya yakni berupaya untuk memperluas organisasi pemasaran dan kesuksesan pelanggannya karena bertujuan untuk menghasilkan pendapatan tahunan sebesar 10 miliar dollar AS.

Pada bulan Februari, CrowdStrike melaporkan peningkatan pendapatan sebesar 25% menjadi 1,06 miliar dollar AS, tetapi itu adalah kuartal kedua berturut-turut dengan kerugian bersih.

“Kami menyelaraskan kembali bagian-bagian dari bisnis kami untuk terus berkembang dengan fokus dan disiplin,” tulis Kurtz dalam surat hari Rabu.

Sementara CrowdStrike mengaitkan PHK sebagian besar dengan AI, ketidakpastian ekonomi dan pasar menyebabkan pemutusan hubungan kerja di tempat lain. Tidak hanya itu, Autodesk mengatakan pada bulan Februari akan mengurangi tenaga kerjanya sebesar 9%, dan pembuat server Hewlett Packard Enterprise mengatakan pada bulan Maret bahwa mereka akan memberhentikan 5% stafnya.

Itu semua terjadi sebelum pengumuman Presiden Donald Trump tentang tarif baru atas barang-barang yang diimpor ke AS bulan lalu mengguncang pasar AS. CrowdStrike mengatakan PHK-nya harus dilakukan pada akhir kuartal kedua tahun fiskal dan menghasilkan biaya antara $36 juta dan $53 juta. Bahkan setelah penurunan pada hari Rabu, sahamnya naik 23% tahun ini, mengungguli Nasdaq, yang turun sekitar 8%.

Sebelumnya, produsen minyak dan gas terbesar di Inggris yakni Harbour Energy segera melakukan pemutusan hubungan kerja (phk) terhadap karyawanny. Perusahaan akanmemangkas 250 pekerjaan lagi di Aberdeen.

Harbour Energy mengatakan telah meluncurkan peninjauan atas operasinya di Inggris dan harus mengambil "langkah-langkah sulit. Perusahaan berdalih keputusan phk dikarenakan regulasi dan tindakan pemerintah yang merugikannya.
Adapun, pemerintah Inggris mengatakan keputisan ini berpengaruh pada setiap pekerja yang terdampak oleh "keputusan komersial" tersebut. Terlebih, Kamar Dagang Aberdeen dan Grampian (AGCC) menggambarkan berita tersebut sebagai "pukulan telak.

Harbour Energy sebelumnya telah mengumumkan hilangnya 350 pekerjaan di daratan Inggris pada tahun 2023. Harbour Energy telah menjadi kritikus vokal terhadap Energy Profits Levy, yang dikenal sebagai pajak rejeki nomplok, yang diperkenalkan oleh pemerintah Konservatif Inggris pada tahun 2022.

Lalu, diperpanjang setelah Partai Buruh berkuasa tahun lalu. Pemerintah Inggris mengatakan pada saat itu pihaknya memperkuat pajak untuk memastikan produsen minyak dan gas Laut Utara memberikan kontribusi yang adil terhadap transisi energi.

Perusahaan itu juga menunjuk pada keputusannya untuk menjadikan Great British Energy berkantor pusat di Aberdeen dan mendirikan dana kekayaan nasional untuk membantu membuka investasi dalam energi terbarukan. Namun Harbour Energy mengklaim bahwa mereka menghadapi pajak yang berlebihan yang telah menghapuskan keuntungan dan merusak investasi dalam operasi Laut Utara.