REGIONAL:
- Menkeu Purbaya menyebut iuran Board of Peace USD 1 Miliar akan bersumber dari anggaran Kementerian Pertahanan.
- Presiden Prabowo memutuskan partisipasi Indonesia dalam Dewan Perdamaian untuk misi kemanusiaan Gaza.
- Dana tersebut adalah kontribusi rekonstruksi, bukan uang pangkal keanggotaan, tanpa kewajiban pembayaran langsung.
Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan kalau iuran Board of Peace alias Dewan Perdamaian 1 miliar Dolar AS (sekitar Rp 16,7 triliun) diambil dari anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan).
"Ya nanti pasti selalu lewat Kemenhan kan?" kata Purbaya di Hotel Shangri-La Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Namun Menkeu Purbaya membuka opsi mengambil anggaran dari Kementerian/Lembaga (K/L) lain jika dana Kemenhan tidak cukup untuk setoran ke lembaga bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tersebut.
"Nanti kita lihat kalau enggak cukup kan pasti realokasi kan? Yang penting adalah kita akan menjaga anggarannya tetap terjaga," timpal dia.
Sebelumnya Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono memberikan klarifikasi terkait isu iuran sebesar 1 miliar dolar AS atau setara Rp 16,7 triliun yang dikaitkan dengan keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace.
Ia menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memutuskan agar Indonesia ikut berpartisipasi.
Namun, Sugiono menekankan bahwa dana tersebut bukanlah uang pangkal keanggotaan alias membership fee, melainkan kontribusi untuk misi kemanusiaan dan pembangunan kembali kawasan konflik.
"Presiden memutuskan untuk ikut partisipasi. Jadi gini, ini bukan membership fee, tapi kalau kita lihat kronologinya, bahwa membentuk Board of Peace ini merupakan suatu upaya untuk bisa menyelesaikan situasi di Gaza, khususnya Palestina, termasuk upaya rekonstruksi," ujar Sugiono usai rapat bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Ia menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memutuskan agar Indonesia ikut berpartisipasi.
Namun, Sugiono menekankan bahwa dana tersebut bukanlah uang pangkal keanggotaan alias membership fee, melainkan kontribusi untuk misi kemanusiaan dan pembangunan kembali kawasan konflik.
"Presiden memutuskan untuk ikut partisipasi. Jadi gini, ini bukan membership fee, tapi kalau kita lihat kronologinya, bahwa membentuk Board of Peace ini merupakan suatu upaya untuk bisa menyelesaikan situasi di Gaza, khususnya Palestina, termasuk upaya rekonstruksi," ujar Sugiono usai rapat bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Ia menjelaskan bahwa pembentukan Dewan Perdamaian tersebut memerlukan pendanaan besar, terutama untuk proses rekonstruksi pasca perang di Palestina.
Untuk itu, negara-negara yang diundang diharapkan dapat berpartisipasi dalam penggalangan dana.
"Terus rekonstruksi ini siapa yang bayar? Uangnya dari mana? Dananya dari mana? Karena itu, anggota-anggota yang diundang itu diajak untuk berpartisipasi di situ," tambahnya.
Kendati demikian, Sugiono menegaskan bahwa saat ini tidak ada kewajiban atau paksaan bagi negara yang diundang untuk langsung membayar dalam jumlah tersebut.
Ia menjelaskan bahwa setiap negara yang diundang secara otomatis berhak menjadi anggota selama tiga tahun.
"Enggak, enggak, tidak ada. Itu semua negara yang diundang, itu entitle untuk menjadi member selama 3 tahun," jelas Sugiono.
TERPOPULER