REGIONAL:
Suara.com - Presiden Prabowo Subianto menunjukkan gelagat keras terhadap aksi premanisme yang dilakukan oleh organisasi masyarakat (ormas) yang dinilai telah mengganggu iklim bisnis dan investasi di Indonesia.
Keresahan ini mencapai puncaknya setelah serangkaian keluhan dari pelaku usaha mengenai gangguan yang mereka alami.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengungkapkan kemarahan Presiden dan jajaran kabinet atas tindakan premanisme yang mengatasnamakan ormas tersebut.
"Terus terang kita juga merasakan keresahan, karena seharusnya tidak boleh aksi-aksi premanisme-premanisme yang apalagi dibungkus dengan organisasi-organisasi tertentu, mengatasnamakan organisasi-organisasi masyarakat. Justru ini tidak menciptakan iklim usaha yang kondusif. Jadi pak presiden, pemerintah, betul-betul resah," tegas Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2025).
Prabowo telah mengambil langkah cepat dengan berkoordinasi langsung dengan Kejaksaan Agung dan Polri untuk mencari solusi komprehensif. Upaya pembinaan terhadap ormas menjadi fokus utama, dengan tujuan untuk menghentikan praktik-praktik yang merusak iklim investasi serta keamanan dan ketertiban masyarakat.
Lebih lanjut, Prasetyo yang juga menjabat sebagai Juru Bicara Presiden, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mentolerir tindakan pidana yang dilakukan oleh ormas preman.
"Kalau memang ditemukan tindak-tindak pidana ya sanksi, kan begitu. Apalagi kalau sampai tingkat tindak pidananya ya dianggap itu sudah tidak bisa ditoleransi, ya tidak menutup kemungkinan juga, kan harus kita evaluasikan," pungkas Prasetyo, mengisyaratkan kemungkinan pembubaran ormas jika diperlukan.
Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menegaskan bahwa aksi premanisme berkedok ormas mengganggu pelaku usaha dan industri akhir-akhir ini perlu ditertibkan segera.
“Syarat utama investor mau menanamkan modalnya adalah keamanan dan kepastian hukum. Jika investor yakin bahwa keduanya dijamin negara, mereka tidak akan ragu untuk berusaha di Indonesia," kata Eddy kepada wartawan, Senin (8/4/2025).
Bahkan, kata Eddy, para investor siap untuk menanamkan modalnya di usaha yang belum terbangun infrastrukturnya, misalnya belum ada jalan, listrik perumahan dan lain-lain, asal keamanannya terjamin dan penegakan hukum dilakukan secara konsekuen.
Ia menganggap sektor investasi sebagai pendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia ke target 8 persen.
"Di tengah melambatnya daya beli masyarakat dan tantangan yang dihadapi ekspor produk Indonesia akibat melemahnya harga komoditas dan penerapan tarif oleh AS, kinerja ekonomi nasional bisa terdongkrak oleh masuknya investasi," katanya.
“Dengan kata lain, jika ada pihak-pihak yang mengganggu iklim investasi di Indonesia, itu sama saja dengan mengganggu target pemerintah mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen,” sambungnya.
Eddy menjelaskan jika kita melihat di negara-negara tetangga yang menjadi tujuan investasi negara asing, masalah premanisme dan gangguan terhadap investasi tidak ditemui.
Artinya, jika investor dihadapkan pada opsi untuk berinvestasi di Indonesia dengan risiko jaminan keamanan atau melakukan investasi di negara lain yang tidak memiliki permasalahan premanisme, tentu investor akan menjatuhkan pilihan untuk opsi yang kedua.
“Tahun 2025 saja, target investasi yang kita harapkan baik dari dalam maupun luar negeri adalah Rp 1.900 triliun. Ini bukan angka kecil dan hilangnya kepercayaan investor terhadap iklim investasi di Indonesia akan mempersulit upaya kita untuk mencapai target tersebut," kata Eddy.
Oleh karena itu, kata dia, semakin dini penanganan dan penegakan hukum terhadap aksi-aksi premanisme tersebut, Indonesia akan mengirimkan sinyal kuat ke dunia usaha bahwa pemerintah tidak mentolerir “aksi koboi” para preman.
“Saya juga menyambut baik usulan Mendagri yang tengah mengevaluasi perlunya revisi UU Ormas, meski saya merasa bahwa ketegasan aparat penegak hukum memberantas aksi premanisme sampai ke akar-akarnya sudah akan cukup ampuh tanpa perlu merubah legislasinya,” pungkasnya.
TERPOPULER
