REGIONAL:
Suara.com - Presiden Donald Trump berencana untuk menaikkan pajak bagi orang Amerika terkaya. Tentunya keputusan ini bakal membuat dinamika politik bergejolak antara partai Demokrat dan Republika.
Gagasan mengenai menaikan tarif pajam pada orang kaya, setelah Trump muncul setelah menghubungi Ketua DPR Mike Johnson, R-La. Komunikasi keduanya mengungkapkan penambahan kenaikan pajak pada penerima penghasilan tertinggi ke dalam RUU pajak dan pengeluaran utama yang ingin disahkan GOP tahun ini.
Trump beralasan menaikkan pajak orang kaya bisa menjadi alternatif untuk melindungi Medicaid dan memberikan ruang fiskal bagi pemotongan pajak kelas menengah dan pekerja. Ia juga mendesak agar celah pajak carried interest, yang sering dimanfaatkan oleh manajer dana lindung nilai untuk membayar pajak lebih rendah, dihapuskan.
Partai Republik juga tengah mempertimbangkan sejumlah langkah perpajakan lainnya yang bernuansa populis, seperti peningkatan pajak atas stock buyback dan pembatasan pengurangan pajak atas kompensasi eksekutif yang tinggi.
Dilansir CNBC, RUU ini ditargetkan untuk disahkan sebelum Hari Peringatan (Memorial Day), namun masih dihadapkan pada banyak perdebatan internal, termasuk soal penghapusan batas potongan pajak negara bagian dan lokal (SALT cap) yang banyak diminta oleh legislator dari negara bagian berbiaya tinggi.
Padahal sebelumnya, Trump mengacu pada janji kampanye George H.W. Bush tahun 1988 saat itu bahwa ia tidak akan menaikkan pajak sebagai presiden.
Kegagalan Bush untuk menepati janji itu akhirnya menjadi sasaran utama bagi lawan-lawan politiknya dan dianggap sebagai faktor kekalahannya dalam pemilihan umum 1992.
Namun kemudian, tampaknya ia mengubah pendiriannya, ia menulis mengenai ide menaikan pajak. Saya setuju jika mereka melakukannya," katanya.
Diminta kejelasannya pada hari Jumat nanti tentang apakah Trump ingin atau tidak menaikkan tarif pajak tertinggi, sekretaris pers Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan ia menginginkan “pemotongan pajak terbesar dalam sejarah," tulis Trump.
Selain itu, Presiden telah mengatakan bahwa ia sendiri, secara pribadi, tidak keberatan membayar sedikit lebih banyak untuk membantu kaum miskin dan kelas menengah serta kelas pekerja di negara ini.
"Sejujurnya, saya pikir itu adalah posisi yang sangat terhormat. Namun, sekali lagi, negosiasi ini sedang berlangsung di Capitol Hill, dan presiden akan mempertimbangkannya jika perlu," kata kata Leavitt.
Jabatan Trump dapat memberikan tekanan lebih besar pada para pemimpin GOP yang sudah berjuang untuk menyusun RUU yang memenuhi tuntutannya untuk serangkaian pemotongan pajak besar, tanpa menambah defisit. Sehingga para petinggi fiskal partai tidak akan memberikan suaranya.
Selain itu, Trump berjanji di jalur kampanye dan sebagai presiden bahwa ia akan menghapus pajak atas upah lembur, atas tip pekerja layanan, dan atas Jaminan Sosial untuk para manula, sambil memperpanjang pemotongan pajak perusahaan yang diterapkan pada tahun 2017 selama masa jabatan pertamanya.
Perwakilan parta Republik yakni. Jason Smith, R-Mo., ketua Komite Anggaran dan Sarana DPR yang berfokus pada pajak, dijadwalkan bertemu dengan Trump pada hari Jumat.
Adapun, Johnson memberi tahu Partai Republik bahwa mereka tidak akan mampu membayar pemotongan pajak sebesar 4,5 triliun dollar As yang sebelumnya telah mereka targetkan, menurut Politico.
Selain itu, Trump juga mengusulkan penutupan "celah bunga yang dibawa", sebuah fitur dari kode pajak yang dimanfaatkan oleh investor Wall Street, NBC News melaporkan.
Namun tidak semua anggota Partai Republik mendukung perubahan ini. Senator Michael Crapo dari Idaho, Ketua Komite Keuangan Senat, menyatakan skeptis terhadap usulan tersebut dalam wawancaranya dengan komentator konservatif Hugh Hewitt, namun mengakui pengaruh besar dari posisi Trump dalam menentukan arah partai.
TERPOPULER