REGIONAL:
Suara.com - Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Indonesia mengalami deflasi sebesar 0,37 persen secara bulanan (mtm) pada Mei 2025.
Penurunan ini mengindikasikan adanya perlambatan daya beli masyarakat setelah sebelumnya terjadi inflasi di bulan April 2025.
Menurut Deputi Statistik Bidang Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, Indeks Harga Konsumen (IHK) menurun dari 108,47 pada April 2025 menjadi 108,07 pada Mei 2025. Penurunan IHK bulanan ini menunjukkan bahwa harga-harga barang dan jasa secara umum mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya.
Pudji menjelaskan lebih lanjut bahwa posisi IHK Mei 2025 secara bulanan memang mengalami penurunan signifikan sebesar 1,17% dibandingkan April.
"Secara YoY terjadi inflasi sebesar 1,60% dan secara tahun kalender atau year to date terjadi inflasi sebesar 1,19%," ujar Pudji dalam rilis berita resmi statistik, Senin (2/6/2025).
Meski demikian, secara tahunan (yoy), inflasi Indonesia tercatat sebesar 1,60 persen, turun dari posisi April 2025 yang berada di level 1,95 persen (yoy). Sementara itu, inflasi tahun kalender (ytd) hingga Mei 2025 mencapai 1,19 persen.
Kelompok pengeluaran penyumbang terbesar deflasi pada Mei 2025 adalah makanan, minuman, dan tembakau. Kelompok ini mengalami inflasi negatif sebesar -1,40 persen dan memiliki andil deflasi sebesar 0,41 persen.
Hal ini menunjukkan bahwa penurunan harga pada komoditas makanan dan minuman menjadi pendorong utama terjadinya deflasi bulan ini.
Daya beli masyarakat merupakan kemampuan konsumen untuk membeli barang dan jasa dengan pendapatan yang mereka miliki.
Ini adalah indikator krusial yang mencerminkan kesehatan ekonomi suatu negara dan kesejahteraan masyarakatnya.
Daya beli yang kuat menandakan bahwa masyarakat memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhan dasar dan bahkan menikmati barang dan jasa sekunder, mendorong pertumbuhan ekonomi.
Ada beberapa faktor yang memengaruhi daya beli. Pendapatan adalah faktor utama; semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin besar daya belinya. Inflasi, di sisi lain, dapat menggerogoti daya beli.
Ketika harga barang dan jasa naik lebih cepat daripada pendapatan, masyarakat akan mampu membeli lebih sedikit dengan uang yang sama. Suku bunga juga memainkan peran.
Suku bunga yang tinggi dapat mengurangi daya beli karena pinjaman menjadi lebih mahal, sehingga orang cenderung menunda pembelian besar seperti rumah atau mobil.
Pemerintah dapat mengambil berbagai langkah untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Mengendalikan inflasi adalah salah satu cara yang paling efektif.
Pemerintah dapat menggunakan kebijakan moneter, seperti menaikkan suku bunga atau mengurangi jumlah uang beredar, untuk menekan inflasi.
Selain itu, pemerintah dapat meningkatkan pendapatan masyarakat melalui program-program seperti bantuan sosial, subsidi, atau pelatihan kerja untuk meningkatkan keterampilan dan peluang kerja.
Investasi dalam infrastruktur juga dapat meningkatkan daya beli. Jalan, jembatan, dan transportasi publik yang baik dapat mengurangi biaya transportasi dan meningkatkan akses ke lapangan kerja dan pasar.
Kebijakan upah minimum yang adil juga penting untuk memastikan bahwa pekerja menerima upah yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
Daya beli yang tinggi tidak hanya menguntungkan konsumen, tetapi juga bisnis. Ketika masyarakat memiliki lebih banyak uang untuk dibelanjakan, bisnis mengalami peningkatan penjualan dan pendapatan.
Ini mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja, yang pada gilirannya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Memantau dan menjaga daya beli masyarakat adalah tugas penting bagi pemerintah dan pembuat kebijakan.
Dengan memahami faktor-faktor yang memengaruhinya dan mengambil langkah-langkah yang tepat, mereka dapat memastikan bahwa masyarakat memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan mereka dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
TERPOPULER
