Infografis
Suara.com - Kepala Pusat Makroekonomi dan Finance Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Rizal Taufiqurrahman, menilai Indonesia butuh satu dekade untuk lunasi utang luar negerinya.
Apalagi, utang luar negeri (ULN) Indonesia per April 2025 tercatat sebesar 431,5 miliar dolar AS atau sekitar Rp7.025 triliun.
"Dengan penerimaan negara yang hanya sekitar Rp2.800 triliun dan alokasi pembayaran bunga utang saja sudah Rp500 triliun per tahun, maka akan butuh lebih dari satu dekade hanya untuk menyentuh pokok utangnya itu pun dengan asumsi semua belanja dialihkan ke pelunasan, yang jelas tidak mungkin," katanya saat dihubungi Suara.com, Senin (16/6/2025).
Dapat diproyeksikan, bahwa pemerintah mengelola utang dengan pendekatan roll-over dan refinancing, bukan pelunasan penuh. Fokusnya adalah menjaga beban bunga tetap manageable dan pembiayaan tetap berkelanjutan.
"Jadi, isu utama bukan soal kapan lunas, melainkan apakah beban utang masih sanggup ditanggung oleh kapasitas fiskal kita," katanya.
Menurut dia, arah kebijakan fiskal 2025 yang masih ekspansif dan defisit anggaran yang dipatok 2,45 persen dari PDB, tren utang Indonesia cenderung masih naik.
Pemerintah tetap membutuhkan pembiayaan utang baru untuk menutup defisit, terutama melalui penerbitan SBN domestik dan sumber luar negeri.
"Di sisi lain, ada tekanan dari sisi global misalnya penguatan dolar AS dan potensi kenaikan suku bunga The Fed yang bisa memperberat beban bunga dan nilai tukar," katanya.
Lanjutnya, memang ada potensi aliran dana masuk melalui SRBI atau green bonds, tapi itu tidak serta merta mengurangi total utang. "Maka dari itu, tren utang tahun ini masih berisiko meningkat, meskipun pemerintah berusaha menahan laju kenaikannya," imbuhnya.
Baca Juga: Utang Luar Negeri Masih Aman, Bank Indonesia Izinkan Perbankan Cari Pinjaman dari Asing
Dia menambahkan kondisi utang luar negeri Indonesia saat ini memang masih dalam batas yang bisa dikatakan aman secara makro. Apalagi dengan rasio terhadap PDB yang tercatat di kisaran 29,6% masih jauh di bawah ambang batas risiko yang ditetapkan IMF untuk negara berkembang.
"Namun, kita tidak bisa menutup mata terhadap struktur utang swasta yang lebih rentan, terutama karena masih banyak dalam bentuk valas dan jangka pendek," katanya.
Dari sisi pemerintah, sebagian besar utangnya memang jatuh tempo jangka panjang dan dalam mata uang domestik, tapi risiko fiskal tetap ada, terutama ketika suku bunga global tinggi dan nilai tukar rupiah tidak stabil.
"Jadi secara keseluruhan, ya, masih terjaga, tapi ketahanan utang harus terus diperkuat melalui kebijakan fiskal yang disiplin dan manajemen risiko yang antisipatif," bebernya.
Setidaknya ada beberapa langkah yang dapat dilakukan pemerintah, yakni pemerintah harus menahan diri untuk tidak memperluas defisit tanpa arah yang jelas. Apalagi, disiplin fiskal adalah kunci.
Lalu, Peningkatan pendapatan negara mutlak diperlukan, baik melalui optimalisasi pajak maupun perbaikan basis data perpajakan.
