Suara.com - Kepala Pusat Makroekonomi dan Finance Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Rizal Taufiqurrahman, menilai Indonesia butuh satu dekade untuk lunasi utang luar negerinya.
Apalagi, utang luar negeri (ULN) Indonesia per April 2025 tercatat sebesar 431,5 miliar dolar AS atau sekitar Rp7.025 triliun.
"Dengan penerimaan negara yang hanya sekitar Rp2.800 triliun dan alokasi pembayaran bunga utang saja sudah Rp500 triliun per tahun, maka akan butuh lebih dari satu dekade hanya untuk menyentuh pokok utangnya itu pun dengan asumsi semua belanja dialihkan ke pelunasan, yang jelas tidak mungkin," katanya saat dihubungi Suara.com, Senin (16/6/2025).
Dapat diproyeksikan, bahwa pemerintah mengelola utang dengan pendekatan roll-over dan refinancing, bukan pelunasan penuh. Fokusnya adalah menjaga beban bunga tetap manageable dan pembiayaan tetap berkelanjutan.
"Jadi, isu utama bukan soal kapan lunas, melainkan apakah beban utang masih sanggup ditanggung oleh kapasitas fiskal kita," katanya.
Menurut dia, arah kebijakan fiskal 2025 yang masih ekspansif dan defisit anggaran yang dipatok 2,45 persen dari PDB, tren utang Indonesia cenderung masih naik.
Pemerintah tetap membutuhkan pembiayaan utang baru untuk menutup defisit, terutama melalui penerbitan SBN domestik dan sumber luar negeri.
"Di sisi lain, ada tekanan dari sisi global misalnya penguatan dolar AS dan potensi kenaikan suku bunga The Fed yang bisa memperberat beban bunga dan nilai tukar," katanya.
Lanjutnya, memang ada potensi aliran dana masuk melalui SRBI atau green bonds, tapi itu tidak serta merta mengurangi total utang. "Maka dari itu, tren utang tahun ini masih berisiko meningkat, meskipun pemerintah berusaha menahan laju kenaikannya," imbuhnya.
Dia menambahkan kondisi utang luar negeri Indonesia saat ini memang masih dalam batas yang bisa dikatakan aman secara makro. Apalagi dengan rasio terhadap PDB yang tercatat di kisaran 29,6% masih jauh di bawah ambang batas risiko yang ditetapkan IMF untuk negara berkembang.
"Namun, kita tidak bisa menutup mata terhadap struktur utang swasta yang lebih rentan, terutama karena masih banyak dalam bentuk valas dan jangka pendek," katanya.
Dari sisi pemerintah, sebagian besar utangnya memang jatuh tempo jangka panjang dan dalam mata uang domestik, tapi risiko fiskal tetap ada, terutama ketika suku bunga global tinggi dan nilai tukar rupiah tidak stabil.
"Jadi secara keseluruhan, ya, masih terjaga, tapi ketahanan utang harus terus diperkuat melalui kebijakan fiskal yang disiplin dan manajemen risiko yang antisipatif," bebernya.
Setidaknya ada beberapa langkah yang dapat dilakukan pemerintah, yakni pemerintah harus menahan diri untuk tidak memperluas defisit tanpa arah yang jelas. Apalagi, disiplin fiskal adalah kunci.
Lalu, Peningkatan pendapatan negara mutlak diperlukan, baik melalui optimalisasi pajak maupun perbaikan basis data perpajakan.
Serta, arah pembiayaan utang harus makin didorong ke dalam negeri, dengan komposisi jangka panjang yang stabil dan lebih sedikit ketergantungan pada pembiayaan valas.
"Penguatan efisiensi belanja negara harus dijaga, agar setiap utang yang diambil benar-benar digunakan untuk sektor produktif dan berdampak langsung ke pertumbuhan ekonomi," bebernya.
Klaim BI
Sebelumnya Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada April 2025 tetap terjaga. Posisi ULN Indonesia pada April 2025 tercatat sebesar 431,5 miliar dolar AS atau sekitar Rp7.025 ribu triliun tumbuh 8,2 persen (yoy).
Utang ini lebuh tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada Maret 2025 sebesar 6,4 persen (yoy). Direktur Eksekutif Komunikasi BI Ramdan Denny mengatakan perkembangan posisi ULN April 2025 tersebut bersumber dari sektor publik.
"Kenaikan posisi ULN juga dipengaruhi oleh faktor pelemahan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global," kata Ramdan Denny dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin (16/6/2026).
Di merincici posisi ULN pemerintah pada April 2025 sebesar 208,8 miliar dolar AS, atau tumbuh sebesar 10,4 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan 7,6 persen (yoy) pada Maret 2025.
Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh penarikan pinjaman dan peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik, seiring dengan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia yang tetap terjaga di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang tinggi.
"Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dengan mengelola ULN secara hati-hati, terukur, dan akuntabel untuk mendukung belanja prioritas pemerintah," katanya.
Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung momentum pertumbuhan ekonomi dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan pengelolaan ULN.
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,3 persen dari total ULN pemerintah).
Lalu, Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (18,7 persen) Jasa Pendidikan (16,4 persen) Konstruksi (12,0 persen) serta Transportasi dan Pergudangan (8,7 persen).
"Posisi ULN pemerintah tersebut tetap terjaga karena didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah," imbuhnya.
Sedangkan ULN swasta mengalami kontraksi pertumbuhan yang lebih rendah. Pada April 2025, posisi ULN swasta tercatat sebesar 194,8 miliar dolar AS, atau mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,6 persen (yoy). Lebih rendah dibandingkan kontraksi bulan sebelumnya sebesar 1,0 persen (yoy).
Perkembangan tersebut terutama didorong oleh ULN lembaga keuangan (financial corporation) yang tumbuh sebesar 2,9 persen (yoy), setelah pada Maret 2025 terkontraksi 2,2 persen (yoy).
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 80,0% dari total ULN swasta.
"ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,9% terhadap total ULN swasta," katanya
Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 30,3% pada April 2025, dari 30,6% pada Maret 2025, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 85,1% dari total ULN.
Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
TERPOPULER
