Serta, arah pembiayaan utang harus makin didorong ke dalam negeri, dengan komposisi jangka panjang yang stabil dan lebih sedikit ketergantungan pada pembiayaan valas.
"Penguatan efisiensi belanja negara harus dijaga, agar setiap utang yang diambil benar-benar digunakan untuk sektor produktif dan berdampak langsung ke pertumbuhan ekonomi," bebernya.
Klaim BI
Sebelumnya Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada April 2025 tetap terjaga. Posisi ULN Indonesia pada April 2025 tercatat sebesar 431,5 miliar dolar AS atau sekitar Rp7.025 ribu triliun tumbuh 8,2 persen (yoy).
Utang ini lebuh tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada Maret 2025 sebesar 6,4 persen (yoy). Direktur Eksekutif Komunikasi BI Ramdan Denny mengatakan perkembangan posisi ULN April 2025 tersebut bersumber dari sektor publik.
"Kenaikan posisi ULN juga dipengaruhi oleh faktor pelemahan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global," kata Ramdan Denny dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin (16/6/2026).
Di merincici posisi ULN pemerintah pada April 2025 sebesar 208,8 miliar dolar AS, atau tumbuh sebesar 10,4 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan 7,6 persen (yoy) pada Maret 2025.
Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh penarikan pinjaman dan peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik, seiring dengan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia yang tetap terjaga di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang tinggi.
"Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dengan mengelola ULN secara hati-hati, terukur, dan akuntabel untuk mendukung belanja prioritas pemerintah," katanya.
Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung momentum pertumbuhan ekonomi dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan pengelolaan ULN.
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,3 persen dari total ULN pemerintah).
Lalu, Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (18,7 persen) Jasa Pendidikan (16,4 persen) Konstruksi (12,0 persen) serta Transportasi dan Pergudangan (8,7 persen).
"Posisi ULN pemerintah tersebut tetap terjaga karena didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah," imbuhnya.
Sedangkan ULN swasta mengalami kontraksi pertumbuhan yang lebih rendah. Pada April 2025, posisi ULN swasta tercatat sebesar 194,8 miliar dolar AS, atau mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,6 persen (yoy). Lebih rendah dibandingkan kontraksi bulan sebelumnya sebesar 1,0 persen (yoy).
Perkembangan tersebut terutama didorong oleh ULN lembaga keuangan (financial corporation) yang tumbuh sebesar 2,9 persen (yoy), setelah pada Maret 2025 terkontraksi 2,2 persen (yoy).
TERPOPULER
