Setelah Larangan Ekspor Nikel, Indonesia Siap Jadi Pusat Baterai Dunia

Suara.com - Indonesia kini benar-benar serius menggarap "harta karun" nikelnya. Bukan lagi sekadar menjual bijih mentah, pemerintah terus memperkuat hilirisasi nikel sebagai fondasi kokoh untuk membangun industri baterai kendaraan listrik (EV).

Ini adalah langkah strategis ambisius menuju ekonomi hijau yang tidak hanya mendongkrak pendapatan negara, tapi juga menciptakan masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan.

Sejak kebijakan larangan ekspor bijih nikel diberlakukan pada 2014, hasilnya sungguh mencengangkan dimana nilai ekspor produk olahan nikel melonjak dari hanya sekitar USD 1 miliar menjadi lebih dari USD 33,64 miliar pada 2024.

Hilirisasi ini terbukti ampuh menyumbang pertumbuhan sektor industri pengolahan, menciptakan ribuan lapangan kerja baru, serta meningkatkan nilai tambah dalam negeri secara signifikan.

Kini, Indonesia tak berhenti di situ. Negara ini sedang melangkah ke fase berikutnya yang jauh lebih ambisius: membangun ekosistem industri EV Battery secara terintegrasi. Artinya, semua proses, mulai dari produksi prekursor hingga perakitan sel baterai dan kendaraan listrik, akan dilakukan di dalam negeri.

Proyek-proyek raksasa seperti pembangunan pabrik baterai di Karawang dan Morowali menjadi bukti nyata komitmen kuat untuk menciptakan rantai pasok domestik yang kompetitif di pasar global.

Bayangkan potensi nilai tambahnya! Sebagai pembanding, Tiongkok, yang sudah membangun rantai pasok EV sejak dekade lalu, pada 2023 mencatat kontribusi industri EV dan baterai mencapai lebih dari USD 150 miliar. Negara Tirai Bambu ini pun kini menjadi eksportir utama kendaraan listrik dunia. Indonesia optimis bisa menyusul kesuksesan tersebut.

Wakil Ketua Komite Hilirisasi Mineral dan Batubara Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Djoko Widayatno, menegaskan bahwa hilirisasi nikel telah memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, ia menekankan pentingnya mendorong hilirisasi ke tahap lanjutan, yakni pengembangan ekosistem baterai EV, untuk menciptakan nilai tambah yang jauh lebih besar dan berkelanjutan.

Djoko mengungkapkan, sejak larangan ekspor bijih nikel diperkuat pada 2020, nilai ekspor nikel olahan Indonesia melesat tajam. Dari sekitar Rp17 triliun pada 2014, melesat menjadi Rp510 triliun pada 2023. Indonesia kini resmi menjadi eksportir nikel olahan terbesar di dunia.

"Indonesia sudah mencetak capaian strategis dalam hilirisasi nikel. Namun, agar proses ini benar-benar berkelanjutan dan inklusif, perlu diperkuat dengan tata kelola yang baik dan pembangunan ekosistem industri yang komprehensif," kata Djoko, Sabtu (28/6/2025).

Menurut Djoko, langkah selanjutnya harus diarahkan pada pengembangan produk akhir seperti baterai EV dan stainless steel, bukan lagi sekadar produk setengah jadi. Dia mencatat, nilai tambah dari produk berbasis baterai bisa mencapai ratusan kali lipat dibandingkan bijih mentah. Sebagai contoh, mixed hydroxide precipitate (MHP) bernilai hingga 120 kali dari bijih nikel, sementara baterai sel EV bisa mencapai 642 kali lipat. Ini adalah potensi ekonomi yang tak bisa diremehkan!

Djoko melanjutkan, Indonesia harus belajar dari kesuksesan Tiongkok dalam mengembangkan industri baterai EV. Saat ini, Tiongkok menguasai sekitar 60% produksi EV global dan 80% pasar baterai dunia, serta menjadi pusat teknologi dan rantai pasok kendaraan listrik terbesar secara global.

"Untuk itu, kami mendorong pemerintah memperkuat tata kelola lingkungan, memperluas pelatihan SDM lokal, serta mendorong transfer teknologi agar industri hilir nikel memberikan manfaat maksimal bagi Indonesia," ujarnya.

Djoko juga menekankan pentingnya mengarahkan nikel kelas satu (high grade) untuk produk baterai EV, bukan hanya untuk stainless steel. Langkah ini krusial untuk memaksimalkan potensi nikel dalam transisi energi dan mendukung target Net Zero Emissions (NZE) 2060 Indonesia. Selain itu, ia juga mendorong penggunaan teknologi bersih seperti High Pressure Acid Leach (HPAL) dan penerapan standar Environment, Social, and Governance (ESG) di seluruh rantai pasok.

"Transportasi masa depan harus ditopang oleh industri yang berkelanjutan. Nikel kita harus menjadi tulang punggung transisi energi hijau, bukan sekadar komoditas ekspor jangka pendek," tutupnya, memberikan pesan kuat tentang visi jangka panjang Indonesia di kancah energi global.