Infografis
Suara.com - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Maluku Utara, Hasby Yusuf, menyampaikan keprihatinannya atas kerusakan lingkungan akibat penambangan nikel yang terjadi di Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara.
Hasby menilai, persoalan ini hanya bisa diselesaikan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Pasalnya, sejauh ini segala macam upaya telah ditempuh, namun belum membuahkan hasil yang memuaskan.
"Saya memberikan pesan, Presiden Prabowo harus turun tangan. Nggak bisa berharap kepada menteri, nggak bisa berharap kepada dirjen, nggak bisa berharap kepada kepala daerah, nggak bisa," kata Hasby dalam diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (27/6/2025).
Hasby mengaku, akibat aktivitas pertambangan ini, lingkungan sekitar mengalami kerusakan yang luar biasa.
Bahkan menurutnya, pejabat setingkat menteri pun tidak mampu menghentikan kerusakan tersebut.
Oleh sebab itu, ia berharap agar Prabowo, selaku Kepala Negara, bisa turun tangan menyelesaikan persoalan ini.
"Presiden harus mengambil alih tanggung jawab politik ini. Misalnya, perbaikan tambang tidak bisa lagi dibebankan kepada gubernur atau beberapa menteri," jelasnya.
Hasby menilai, Prabowo perlu menjadikan polemik ini sebagai agenda politik baru.
Baca Juga: Perusahaan Tambang PT Wana Kencana Mineral Dituding Beroperasi Ilegal di Malut
"Harus mengambil ini sebagai sebuah langkah politik baru untuk roadmap tambang Indonesia, tambang kita. Agar betul-betul berpihak pada kepentingan masyarakat," ucapnya.
Saat ini, lanjut Hasby, pihaknya telah menempuh berbagai upaya. Namun, belum melakukan pengaduan ke Mahkamah Internasional.
"Kami punya nikel, kami punya tambang. Tapi kami nggak punya apa-apa, nggak dapat apa-apa," katanya.
Sejauh ini, yang dirasakan oleh masyarakat Maluku Utara hanyalah kerugian.
Mereka tidak menikmati hasil dari sumber daya alam yang terkandung di dalam perut bumi, melainkan harus menanggung kerusakan lingkungan.
"Yang kita dapat itu kerugian, rusaknya lingkungan hidup, dan penyakit," katanya.
