Suara.com - Program "penebalan" bantuan sosial (Bansos) dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp600 ribu yang sempat menjadi angin segar, dipastikan hanya akan berlangsung hanya dua bulan saja yakni Juni dan Juli 2025.
Kementerian Keuangan dengan tegas menyatakan bahwa kebijakan ini bersifat sementara dan tidak akan berlanjut sebagai bagian dari program bantuan reguler yang dianggarkan dalam APBN 2025.
Hal tersebut dikatakan Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Febrio Nathan Kacaribu usai acara diskusi bertajuk "Stimulus Ekonomi Bisa Dongkrak Rakyat?" di Menteng, Jakarta, Sabtu (28/6/2025).
"Penebalan Bansos dan BSU hanya one time di Juni dan Juli," ujar Febrio, mematahkan spekulasi tentang potensi perpanjangan.
Febrio menekankan bahwa kebijakan ini murni merupakan stimulus tambahan dan sama sekali tidak menggantikan program perlindungan sosial (perlinsos) reguler yang sudah berjalan dan dianggarkan dalam APBN. Penyaluran bansos reguler seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako akan tetap dilakukan sesuai jadwal dan anggaran yang telah disahkan.
"Kita punya program perlinsos yang besar, Rp503 triliun yang tadi sudah kami anggarkan di APBN," jelasnya, mengindikasikan bahwa komitmen pemerintah terhadap jaring pengaman sosial tetap tinggi melalui skema reguler.
Tambahan bansos sebesar Rp10 triliun yang digelontorkan untuk periode Juni-Juli ini memang merupakan dana ekstra, di luar skema tetap. "Nah, makanya tadi yang Rp10 triliun itu adalah penebalan Bansos. On top of apa yang sudah kita jadwalkan secara reguler untuk APBN 2025," pungkas Febrio, memperjelas posisi dana tersebut.
Meski begitu, untuk realisasi anggaran perlinsos hingga saat ini, Febrio belum menyebutkan angka pasti, tetapi dia memastikan realisasinya berjalan sesuai jadwal, terutama untuk PKH dan bansos.
“Saya lupa persisnya, tapi ini anggarannya kan setiap, kalau untuk PKH misalnya itu setiap kuartal direalisasikan. Untuk bansos juga mirip jadwalnya dengan PKH. Nah makanya tadi yang Rp10 triliun itu adalah penebalan bansos. Apa yang sudah kita jadwalkan secara reguler untuk APBN 2025 yang tadi total perlinsosnya itu besarnya sebenarnya Rp503 triliun,” kata Febrio.
Baca Juga: Penjual E-commerce Kena Pajak, Kemenkeu Minta Para Pelapak Tenang
Program stimulus ini diambil dengan tujuan spesifik untuk memperkuat daya beli masyarakat dalam jangka pendek. Kebijakan ini merupakan respons pemerintah terhadap kondisi ekonomi global dan nasional yang menuntut kewaspadaan fiskal. Dengan adanya tambahan bantuan ini, diharapkan masyarakat dapat sedikit bernapas lega di tengah tekanan ekonomi.
Namun, Kemenkeu tetap menahan diri untuk tidak menjadikan bansos tambahan ini sebagai program yang berkepanjangan. Meskipun Febrio tidak menjelaskan secara rinci apakah akan ada perpanjangan setelah Juli, ia menegaskan bahwa desain fiskal tahun 2025 tetap difokuskan pada program reguler dengan penguatan kualitas belanja sosial.
Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah lebih memilih untuk memperkuat efektivitas dan jangkauan program perlinsos yang sudah ada, daripada terus-menerus memberikan bantuan ad-hoc. Keputusan ini mungkin mencerminkan kehati-hatian fiskal pemerintah dalam mengelola anggaran negara di tengah dinamika ekonomi yang tidak menentu.
Disisi lain terkait kekhawatiran APBN akan terganggu akibat gejolak geopolitik dan tekanan ekonomi global, Febrio memastikan kondisi fiskal Indonesia masih terkendali. Dia menyebut defisit APBN sampai akhir Mei 2025 tetap kecil, dan laporan resmi semester I/2025 akan disampaikan ke DPR pada 8 Juli mendatang.
“Kami lihat trajektorinya cukup terkendali. Kami melihat ada tekanan di penerimaan memang, di belanja juga kita sudah mulai memang eksekusi, sehingga kita lihat kemarin defisitnya kecil,” jelasnya.
