REGIONAL:
Suara.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat masih terdapat 10.068 desa yang belum menikmati akses listrik. Angka tersebut mencerminkan masih adanya kesenjangan elektrifikasi di sejumlah wilayah, khususnya di daerah-daerah terpencil dan kawasan timur Indonesia.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman Hutajulu, mengatakan, jumlah itu didapat setelah dilakukan pemetaan lokasi yang dilakukan oleh PLN atas permintaan Kementerian ESDM.
"Kita minta PLN untuk memotret mana lokasi-lokasi yang belum dapat akses listrik. Itu sudah dipetakan untuk sementara. Sudah ada 10.068 lokasi yang tidak mempunyai akses listrik. Kalau dari rumah tangganya sudah ada 98,51 persen," ujar Jisman dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XII, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (30/6/2025).
Jisman memaparkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), dari total 86.598.260 rumah tangga nasional, masih terdapat sekitar 1,287 juta rumah tangga yang belum menikmati akses listrik.
Sebaran rumah tangga tanpa listrik tersebut ada di berbagai wilayah, termasuk di Aceh, Sumatera Utara, dan provinsi lainnya, dengan ketimpangan rasio elektrifikasi yang signifikan antar daerah.
"Akses listrik masih rasio elektrifikasi yang di atas 99 persen ada 17 provinsi. Antara 90–99 persen 15 provinsi. Di bawah 90 persen ada 6 provinsi khususnya, mohon maaf di daerah timur. Jadi memang untuk daerah timur ini agak tertinggal memang," jelas dia
Menurut dia, pemerintah sebelumnya sempat menjalankan program pra-elektrifikasi melalui pembagian Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE).
Namun, bilang Jisman umur alat tersebut hanya bertahan sekitar tiga tahun dan kini sebagian besar telah tidak berfungsi, termasuk masa garansi yang telah habis.
"Meskipun ada 1, 2 atau berapa tempat mungkin masih menyala tapi kita sudah tidak mau hitung lagi ya. Karena kita akan mendorong listrik desa di masyarakat itu sebaiknya dilayani oleh PLN," beber dia.
Jisman juga menyoroti sejumlah program energi alternatif seperti PLTS dan Mikrohidro, yang kerap mengalami masalah operasional pasca-peresmian. Dia menilai usai diresmikan, tidak adanya pengelolaan yang berkelanjutan.
"Begitu peresmian besoknya sudah bermasalah. Atau beberapa bulan lah karena tidak ada yang mengelola. Jadi kita harapkan dengan hadirnya PLN dikelistrikan di masyarakat maka dia juga memperoleh subsidi. Karena kan kita memberikan subsidi-nya melalui PLN," imbuh dia.
Jisman mengaku, Kementerian ESDM tengah menyusun roadmap elektrifikasi nasional berbasis lokasi, bukan lagi berdasarkan nomenklatur desa, untuk menghindari tumpang tindih administratif.
"Jadi ada 10.068 lokasi dan ada 10.068 program nanti akan kita jalankan," ucap dia.
Jisman menyebut, pendanaan untuk proyek kelistrikan tersebut dapat bersumber dari berbagai pihak, termasuk APBN, Penyertaan Modal Negara (PMN), CSR, atau pihak swasta. Setiap realisasi proyek juga diharapkan dilaporkan secara transparan
"Kita berharap itu dilaporkan kepada kami Pak. Dari 10.068 itu kan kelihatan 5 program, 5 tempat, 20 program, 100 tempat. Ya kira-kira gitu Pak, supaya transparan," beber dia.
Jisman menambahkan, nerdasarkan perhitungan Kementerian ESDM, kebutuhan investasi untuk mencapai target akses listrik PLN 100 persen diperkirakan mencapai Rp 42,26 triliun. Angka ini mencakup pembiayaan jaringan, pembangkit listrik desa, pembangunan tiang, kabel, hingga jenis trafo yang digunakan.
"Kami sudah hitung, berdasarkan roadmap tadi. Apa yang dibangun, kabelnya berapa kilometer sekit, trapo jenis apa yang digunakan, ya kira-kira dibikin berapa tiang," pungkas dia.
TERPOPULER