Pemerintahan Prabowo Ambisius Bidik Investasi Hingga Rp 13.000 Triliun

Suara.com - Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu manargetkan, investasi yang dikumpulkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencapai Rp 13.000 triliun. Target ini agar pemerintah bisa merealisasikan janji Presiden yang mencapai 8 persen.

Menurut dia, target ini bisa diraih secara bertahap hingga 5 tahun ke depan.

"Dalam lima tahun ke depan, seperti kita ketahui bersama, kita memiliki angka Rp13 ribu triliun untuk berbicara realisasi investasi. Bukan rencana investasi, tetapi realisasi investasi," ujar Todotua dalam Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi yang dilihat di Youtube Kementerian Investasi dan Hilirisasi - BKPM, Kamis (3/7/2025).

Todotua membandingkan, pencapaian pemerintahan sebelumnya yang memang realisasinya sebesar Rp 9.990 triliun. Maka dari itu, dia ingin investasi bisa merangkak naik demi pertumbuhan ekonomi.  

"Dalam 10 tahun pemerintahan sebelumnya, itu pencapaian angka realisasi investasi di angka kurang lebih sekitar Rp 9.900 triliun, maka dalam lima tahun ke depan untuk kita menuju kepada angka delapan persen ini, kita membutuhkan angka realisasi investasi di angka Rp 13.000 triliun," beber dia.

Todotua menambahkan, untuk tahun ini, pemerintah berupaya menghimpun investasi mencapai Rp 1.900 triliun. Pada tiga bulan pertama tahun 2025, pemerintah terlah mengoleksi nilai investasi mencapai Rp 465 triliun atau naik 15 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 401,5 triliun.

"Tahun ini, pemerintahan ini mempunyai target angka realisasi investasi di angka Rp1.900 triliun," ucap dia.
 
Potensi Investasi Terbuang Sia-sia

Todotua Pasaribu menyebut, Indonesia bisa meraih Rp 2.000 triliun investasi pada tahun 2024. Namun, hal itu sirna karena banyaknya regulasi yang memperumit investasi.

Dia menjelaskan, panjangnya birokrasi perizinan membuat investasi itu tidak terealisasi.

"itu angka unrealisasi investasi itu, sekitar Rp 1.500-an triliun, mungkin tembus ke angka Rp 2.000 triliun," ujar Todotua dalam Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi yang dilihat di Youtube Kementerian Investasi dan Hilirisasi - BKPM, Kamis (3/7/2025).

Menurut dia, permasalah yang kerap timbul dari proses perizinan misalnya, regulasi yang tumpang tindih antar kementerian, hingga keadaan yang tidak kondusif.

"Persoalan-persoalan seperti kayak begini. Perizinannya, iklim investasinya yang tidak kondusif, berbagai macam kebijakan tumpang tindih dan lain-lain," sambung dia.

Akan tetapi, Todotua mengungkapkan pemerintah tetap bisa mengoleksi investasi sebesar Rp 1.700 triliun di tahun 2024. Raihan ini justru sedikit di atas target yang sebesar Rp 1.650 triliiun.

Dengan banyaknya kerumitan regulasi itu, membuat Kementerian Investadi dan Hilirisasi menderegulasi aturan-aturan tentang investasi. Seperti, regulasi soal perizinan langsung untuk investasi kawasan industri, kawasan perdagangan bebas, hingga kawasan ekonomi khusus (KEK).

Dalam deregulasi itu, Todotua bilang, investor akan tetap bisa mendapatkan izin sementara, sembari melengkapi syarat-syarat investasi yang ada.