Ancaman yang lebih serius pun dilontarkan. Bambang memberi sinyal bahwa kesabaran parlemen ada batasnya.
“Kami juga akan mempertimbangkan pemanggilan resmi terhadap pimpinan BPH Migas dan Dirjen Migas dalam waktu dekat, dan tak menutup kemungkinan mengajukan rekomendasi langsung kepada Presiden untuk langkah struktural,” ujarnya.
Bambang menegaskan kembali posisi DPR, khususnya Komisi VII, yang tidak akan pernah menjadi penonton pasif saat uang rakyat yang dialokasikan untuk subsidi justru dirampok oleh segelintir oknum demi keuntungan pribadi.
“Ini soal keberpihakan. Negara harus berpihak pada yang lemah, bukan membiarkan subsidi disabotase oleh mafia dan bekingnya. Usut tuntas, bersihkan sampai ke akarnya,” pungkas Bambang.