Infografis
Suara.com - Indonesia menyimpan potensi luar biasa dalam mendukung transisi energi global melalui komoditas nikel. Dengan cadangan mencapai 27 persen dari total cadangan nikel dunia, Indonesia berada di posisi teratas sebagai pemilik nikel terbesar secara global, mengungguli Filipina, Australia, dan Kanada.
Namun, besarnya cadangan tersebut perlu diimbangi dengan kebijakan dan tata kelola yang bijak agar tidak menjadi bumerang bagi industri nasional maupun agenda energi bersih jangka panjang.
Pengamat Pertambangan Ferdy Hasiman mengingatkan pentingnya strategi eksplorasi dan produksi yang terukur serta terencana.
"Jadi dari segi sumber daya, kita besar. Habis itu kita punya nikel grade 1 itu lumayan besar untuk pembangunan ekosistem petarung industri," ujar Ferdy, ditulis Selasa (15/7/2025).
Ferdy menekankan, meskipun Indonesia menjadi produsen utama, eksplorasi nikel tidak boleh dilakukan secara berlebihan.
Menurut Ferdy, saat ini tugas perusahaan tambang dalam membangun fasilitas pengolahan antara (intermediate product) sudah cukup memadai. Tantangan berikutnya justru berada pada sisi pemerintah.
Dari sisi, transisi energi, menurut Ferdy, memang sangat bergantung pada pemanfaatan nikel grade 1 sebagai bahan utama baterai kendaraan listrik. Namun hingga kini, dukungan pemerintah dinilai belum maksimal.
"Nikel grade 1 itu penting untuk dijadikan sebagai variable penting dalam industri pembangunan pabrik baterai mobil listrik. Tapi kan sekarang pabriknya enggak banyak," imbuh dia.
Menurut Ferdy, kesiapan pengusaha sudah cukup, tinggal bagaimana pemerintah menyusun dan menjalankan strategi industri yang komprehensif. Ferdy menekankan pentingnya sikap bijak dalam pemanfaatan cadangan nikel nasional.
Baca Juga: Pencabutan Izin Tambang PT Gag Nikel Masih Tunggu Aba-aba Menteri Bahlil
Potensi besar nikel Indonesia dan urgensi strategi pengelolaan yang bijak sebagaimana disampaikan pengamat, mulai dijawab oleh sejumlah pelaku industri melalui komitmen nyata.
Salah satunya adalah PT Trimegah Bangun Persada Tbk (Harita Nickel), yang tak hanya fokus pada produksi dan hilirisasi, tetapi juga menunjukkan keseriusannya dalam tata kelola pertambangan yang bertanggung jawab secara global.
Upaya ini tercermin dari langkah proaktif Harita Nickel dalam membuka diri terhadap audit internasional paling ketat untuk industri tambang, yakni The Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA), demi memperluas pasar dan memperbaiki citra pertambangan nasional di mata dunia.
PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL) atau Harita Nickel berniat untuk melebarkan pasarnya terutama untuk kawasan Eropa dan Amerika Serikat.
Untuk meyakinkan calon buyers, Harita Nickel secara sukarela melaksanakan penilaian/audit independen berstandar internasional, IRMA.
Audit yang merupakan terketat di dunia ini telah berlangsung sejak 2023 dan hasilnya akan rampung dalam waktu dekat.
SCS Global Services, firma audit independen yang disetujui IRMA, melakukan penilaian, yang mencakup kajian dokumen (tahap 1) yang telah dilakukan sejak Oktober 2024 , diikuti oleh audit lapangan (tahap 2) pada April 2025.
Penilaian dilakukan menggunakan informasi dari berbagai unsur seperti anggota masyarakat sekitar, pejabat publik, perwakilan tenaga kerja, atau pihak berkepentingan lainnya.
"Harita selama ini selalu mengikuti aturan dan standar yang berlaku. Yang berkembang saat ini adalah pihak buyer terutama dari Eropa dan Amerika menginginkan informasi detail tentang rantai pasoknya. Salah satu audit yang menjadi acuan adalah IRMA yang terketat dengan segala transparansinya," kata Deputy Health, Safety, Environment (HSE) Department Harita Nickel Iwan Syahroni.
Sejauh ini, Tiongkok merupakan pasar utama dari produk Harita Nickel. Saat ini, permintaan global terhadap produk nikel meningkat, salah satunya untuk menopang pertumbuhan mobil listrik.
“Jadi, saat ini pasar sangat terbuka luas. Pabrikan global sudah berstandar IRMA sehingga kami pun ingin menunjukkan sudah berstandar IRMA,” tambah Iwan.
Secara total tak kurang dari 1.000 persyaratan dokumen maupun praktik lapangan standar IRMA yang akan melalui proses audit. Hasil penilaian akan berupa laporan audit publik yang dirilis secara lokal dan di situs IRMA.
Standar IRMA terdiri atas 26 bab yang mencakup 4 fokus area yakni Integritas Bisnis, antara lain kepatuhan hukum, uji tuntas HAM dan lainnya Tanggung Jawab Sosial seperti hak tenaga kerja, perlindungan warisan budaya dan lainnya, Tanggung Jawab Lingkungan seperti pengelolaan air, emisi gas rumah kaca dan lainnya dan Perencanaan Dampak Positif seperti dukungan dan manfaat bagi masyarakat, pemukiman kembali.
“Dengan mengajukan diri agar operasi pertambangannya untuk diaudit secara independen terhadap standar pertambangan global yang paling ketat di dunia, kita bisa tahu kita sudah sampai di titik mana," kata Iwan.
Komitmen terhadap standar internasional seperti IRMA, bukan satu-satunya yang diadopsi Harita Nickel. Perusahaan juga telah memulai proses penilaian kesesuaian atas praktik pengadaan bertanggung jawab melalui Responsible Minerals Assurance Process (RMAP) dari Responsible Minerals Initiatives (RMI).
Iwan menambahkan keberanian Harita Nickel untuk diaudit berdasarkan IRMA tidak hanya akan berdampak positif pada Perusahaan. Hal ini akan memperbaiki wajah pertambangan Indonesia yang tengah mendapatkan berbagai sorotan.
“Kami ingin menunjukkan bahwa kondisi pertambangan Indonesia cukup baik dan transparan. Apalagi yang menjadi narasumber untuk audit mulai dari pemerintah pusat hingga daerah serta pihak-pihak yang selama ini kritis terhadap sektor pertambangan,” pungkasnya.
