Suara.com - Kesepakatan dagang terbaru antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) dinilai bak pedang bermata dua.
Di satu sisi, Indonesia disebut mendapatkan keringanan tarif ekspor, namun di sisi lain harus membayar 'harga mahal' dengan membuka pasar domestik seluas-luasnya untuk produk AS.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira Adhinegara, menegaskan bahwa kesepakatan dagang antara Indonesia dan AS berimplikasi panjang yang berpotensi merugikan.
Menurutnya, perlakuan istimewa terhadap AS akan memicu kecemburuan dari negara mitra dagang lain yang merasa terdiskriminasi.
Kritik ini merujuk pada kesepakatan di mana Indonesia mendapat fasilitas keringanan tarif impor dari AS—dari sebelumnya 32 persen menjadi 19 persen.
Namun, sebagai gantinya, produk-produk asal AS yang masuk ke pasar domestik Indonesia justru bebas dari segala tarif dan hambatan.
Bhima menjelaskan, kebijakan tarif nol persen untuk satu negara ini dapat merusak tatanan kerja sama internasional yang sudah ada.
"Ini implikasinya panjang ya, kenapa? Karena Amerika Serikat kan dapat nol persen. Nah, sementara negara lain kan belum tentu dapat nol persen juga tarifnya," kata Bhima kepada Suara.com, Jumat (17/7/2025).
"Ini mengakibatkan banyak perjanjian dagang atau kerjasama perlu dievaluasi juga. Karena semua negara akan meminta hal yang sama untuk dikenakan tarif yang 0%. Kalau nggak Indonesia dianggap melakukan diskriminasi," ujarnya.
Baca Juga: Tarif Trump Masih Jadi Katalis, IHSG Menguat Drastis ke Level 7.287 Hari Ini
Risiko paling nyata dari kebijakan ini, lanjut Bhima, adalah potensi gugatan di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
Ia menyoroti China, sebagai salah satu mitra dagang terbesar Indonesia, yang sangat mungkin melayangkan gugatan tersebut.
"Jangan sampai Indonesia digugat sama Cina di WTO. Karena dianggap memberikan preferensi tarif spesial nol persen," ujarnya.
Ancaman serupa juga datang dari negara-negara mitra lainnya.
Bhima khawatir, apabila Indonesia terus dianggap lebih memihak AS, negara lain akan kehilangan minat untuk bekerja sama dan pada akhirnya bisa meninggalkan Indonesia.
"Karena menganggap bahwa Indonesia punya preferensi dengan Amerika. Sehingga akan membuat negara lain tidak tertarik untuk melakukan kerjasama," katanya.
