Suara.com - Sebuah kritik tajam yang menohok dilontarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Dalam Rapat Koordinasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), AHY secara blak-blakan menyoroti persoalan inefisiensi akut dalam pembangunan infrastruktur nasional. Ia tak segan menyebut banyak proyek yang secara fisik tampak "megah nan wah", namun ironisnya, belum memberi manfaat nyata bagi masyarakat karena lemahnya perencanaan dan koordinasi sejak awal.
![Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat ditemui di Sleman, Selasa (17/12/2024). [Suarajogja.id/Hiskia]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2024/12/17/64490-agus-harimurti-yudhoyono.jpg)
Pernyataan AHY ini menjadi sorotan penting, mengingat gagasannya tentang pembangunan yang prudent dan berorientasi manfaat nyata. "Inefisiensi itu tidak selalu disebabkan oleh niat buruk, tetapi sering kali terjadi karena kurangnya perencanaan yang terintegrasi," kata AHY, dikutip dari keterangan tertulis pada Rabu (23/7/2025).
Menurut AHY, perencanaan yang tidak holistik adalah biang keladi pemborosan anggaran negara. Ia menyoroti bagaimana banyak keputusan proyek diambil secara terburu-buru, tanpa perhitungan matang, lantas langsung dieksekusi. Imbasnya, ketika proyek sudah berjalan, masalah-masalah dasar baru muncul, dan seringkali tidak ada jalan mundur.
"Banyak keputusan diambil secara tergesa-gesa, tanpa perhitungan matang, lalu langsung dieksekusi. Padahal, saat proyek sudah berjalan, sering kali kita tidak bisa mundur, sementara masih ada banyak masalah yang seharusnya diselesaikan lebih dulu," lanjut AHY, menggarisbawahi kegagalan sistematis dalam pengelolaan proyek besar.
AHY tak hanya bicara di awang-awang. Ia bahkan mencontohkan sejumlah proyek bandara, dermaga, jalan, dan bendungan yang, meski sudah rampung dibangun, belum juga memberikan dampak ekonomi yang optimal bagi daerah. Ini adalah gambaran nyata dari inefisiensi yang dikritiknya.
Melihat kondisi ini, AHY mendorong keras adanya perencanaan terpadu (integrated planning) agar pembangunan benar-benar efektif dan tidak menjadi 'proyek mercusuar' belaka. Ia juga sangat menantikan pengawasan dan masukan kritis dari BPK, sebuah lembaga yang memiliki peran vital dalam menjaga akuntabilitas keuangan negara.
"Kami sangat menantikan pengawasan dan masukan dari BPK agar keuangan negara benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Inilah yang akan mendorong kemajuan pembangunan ke depan," ujarnya, menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan tata kelola yang baik.
AHY juga menegaskan bahwa pembangunan ke depan harus sepenuhnya berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar mengejar jumlah proyek yang selesai. Infrastruktur, kata dia, harus menjadi motor pendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, sekaligus tetap menjaga kelestarian lingkungan.
Baca Juga: Lampu Hijau untuk KPK, Kejagung Persilakan Kajari Mandailing Natal Diperiksa Kasus Korupsi di Sumut
"Kita tidak boleh menjalankan program-program yang tidak prudent atau sulit dipertanggungjawabkan. Pesan dari Bapak Presiden Prabowo adalah setiap rupiah harus bisa dipertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi masyarakat. Karena itu, segala bentuk inefisiensi harus kita hindari," pungkas AHY.