Suara.com - Di tengah kondisi perekonomian yang tidak menentu sepanjang tahun 2024, BPJS Ketenagakerjaan justru berhasil menjaga performa tetap solid dan penuh arti. Lembaga jaminan sosial ketenagakerjaan ini menunjukkan bahwa dalam situasi apapun, perlindungan terhadap pekerja tetap menjadi prioritas utama.
Hingga akhir tahun, jumlah peserta aktif meningkat menjadi 45,2 juta pekerja, yang terdiri dari 29,3 juta pekerja Penerima Upah (PU), 9,9 juta pekerja Bukan Penerima Upah (BPU), serta 6 juta dari sektor Jasa Konstruksi dan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Lonjakan partisipasi ini mencerminkan kepercayaan publik yang terus tumbuh terhadap manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Pramudya Iriawan Buntoro, menyampaikan bahwa capaian ini merupakan buah dari sinergi lintas sektor yang semakin solid dalam mengoptimalkan implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021. Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dianggap krusial dalam mewujudkan perlindungan sosial yang merata dan menyeluruh.
Selama tahun 2024, manfaat sebesar Rp57 triliun telah disalurkan kepada 4,2 juta peserta dan ahli waris. Angka ini bukan hanya menunjukkan besarnya dana yang dikelola, tetapi juga kehadiran nyata negara dalam melindungi pekerja dan keluarga mereka dari risiko sosial ekonomi.
“Jaminan sosial ketenagakerjaan berperan penting dalam menjaga keberlangsungan hidup pekerja ketika mengalami kecelakaan kerja, menjadi korban PHK, atau memasuki masa pensiun. Program ini juga memberikan perlindungan keberlangsungan kehidupan yang baik kepada keluarga yang ditinggalkan pencari nafkah karena meninggal dunia. Kami berharap program jaminan sosial ketenagakerjaan ini mampu memberikan perlindungan sosial yang bermanfaat serta turut mencegah dan mengentaskan kemiskinan,” ujar Pramudya.
Tak hanya hadir di saat krisis, BPJS Ketenagakerjaan juga menjaga masa depan melalui program beasiswa pendidikan.
Hingga akhir 2024, lebih dari 107 ribu anak peserta yang orang tuanya meninggal dunia telah menerima manfaat beasiswa, dari pendidikan dasar hingga ke perguruan tinggi.
“Kami berkomitmen tak hanya melindungi pekerja, tetapi juga memastikan masa depan anak-anak mereka tetap terjaga. Melalui manfaat beasiswa ini, kami ingin turut berpartisipasi dalam mencetak generasi unggul yang akan menjadi tulang punggung pembangunan nasional, sejalan dengan cita-cita menuju Indonesia Emas 2045,” tambahnya.
Keberhasilan ini tidak terlepas dari transformasi digital yang dijalankan secara konsisten. Aplikasi Jamsostek Mobile (JMO) kini telah digunakan oleh lebih dari 25,3 juta peserta, dengan tingkat keaktifan di atas 60 persen. Akses layanan menjadi lebih mudah, cepat, dan transparan.
Inovasi lain seperti layanan New e-PLKK juga diterapkan di lebih dari 74 persen Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK), mempersingkat proses klaim Jaminan Kecelakaan Kerja dan memperkuat efisiensi layanan. BPJS Ketenagakerjaan juga menunjukkan kepedulian terhadap kesetaraan dengan menghadirkan Inclusive Job Center, sebuah portal yang memberikan akses informasi, pelatihan, dan peluang kerja layak bagi penyandang disabilitas.
Dari sisi pengelolaan dana, BPJS Ketenagakerjaan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, meskipun dihadapkan pada tekanan global dan domestik. Dana jaminan sosial yang dikelola tumbuh sebesar 11,14 persen secara tahunan, mencapai Rp791,66 triliun. Pengelolaan dana yang akuntabel ini dibuktikan melalui Laporan Keuangan dan Laporan Pengelolaan Program (LK-LPP) Tahun 2024 yang kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Modifikasian (WTM) dari auditor independen.
“Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta dan stakeholder atas kepercayaan yang telah diberikan. Berkat dukungan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan berhasil mencatatkan berbagai capaian kinerja yang positif. Ke depan, kami akan terus mengedepankan kepentingan para pekerja, karena bagi kami, kesejahteraan pekerja adalah prioritas utama. Melalui upaya perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan secara universal, kami ingin memastikan bahwa setiap pekerja di Indonesia bisa Kerja Keras Bebas Cemas," terang Pramudya.
Apresiasi juga datang dari Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Muhammad Zuhri, yang menilai hasil audit tahun 2024 mencerminkan profesionalisme manajemen dalam menjaga akuntabilitas lembaga.
“Predikat Wajar Tanpa Modifikasian menunjukkan bahwa laporan keuangan dan pengelolaan program BPJS Ketenagakerjaan disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa kinerja positif tahun ini juga merupakan hasil dari strategi dan perbaikan berkelanjutan yang dijalankan manajemen dengan mempertimbangkan masukan dari Dewan Pengawas.
TERPOPULER
