REGIONAL:
Bhima juga menyoroti adanya fenomena deindustrialisasi prematur karena porsi manufaktur terhadap PDB justru menurun, dari 19,25% di Triwulan I menjadi 18,67% di Triwulan II. "Data PHK massal terus meningkat, dan industri padat karya terpukul oleh naiknya berbagai beban biaya. Jadi apa dasarnya industri manufaktur bisa tumbuh 5,68% yoy?" ujarnya mempertanyakan.
Direktur Kebijakan Fiskal CELIOS, Media Wahyudi Askar, menambahkan bahwa jika ada intervensi dalam penyusunan data BPS, hal itu bertentangan dengan Prinsip Dasar Statistik Resmi PBB.
"Data yang kredibel bukan hanya persoalan teknis, tetapi berdampak langsung terhadap kredibilitas internasional Indonesia, dan kesejahteraan rakyat," kata Media. Menurutnya, data ekonomi yang tidak akurat, khususnya jika dilebih-lebihkan, dapat menyesatkan pengambilan kebijakan. Pemerintah bisa keliru menunda stimulus atau subsidi karena menganggap ekonomi baik-baik saja, padahal di lapangan justru sebaliknya.
Direktur Ekonomi CELIOS, Nailul Huda, juga menyoroti anomali historis pada data pertumbuhan. Ia merasa janggal karena pertumbuhan di Triwulan II, yang tidak ada momen Ramadhan-Idul Fitri, justru lebih tinggi (5,12%) dibandingkan Triwulan I yang memiliki momen perayaan tersebut (4,87%).
Menurut Huda, tidak ada momen yang membuat peningkatan konsumsi rumah tangga meningkat tajam. "Indeks keyakinan konsumen (IKK) juga melemah dari Maret 2025 sebesar 121,1 turun menjadi 117,8 (Juni 2025)," ujarnya, semakin memperkuat keraguan terhadap data tersebut.
CELIOS berharap PBB segera melakukan investigasi teknis atas metode penghitungan PDB Indonesia dan mendorong reformasi transparansi di tubuh BPS. "Keinginan masyarakat itu sederhana, agar pemerintah Indonesia menghitung pertumbuhan ekonomi dengan standar SDDS Plus sehingga datanya dapat dipertanggungjawabkan," pungkas Media.
Asal tahu saja Amalia Adininggar Widyasanti resmi menjabat sebagai Kepala Badan Pusat Statistik (BPS). Pelantikan dipimpin Presiden RI Prabowo Subianto. Acara pelantikan digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/2/2025).
Amalia dilantik berdasarkan Keppres nomor 28 b tahun 2025 tentang pengangkatan kepala dan wakil kepala BPS.
"Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab"," kata Amalia di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/2).
Selain Amalia, Prabowo juga melantik Sonny Harry Budiutomo Harmadi sebagai Wakil Kepala BPS.
TERPOPULER