REGIONAL:
Suara.com - Pemerintah Republik Indonesia kembali menegaskan komitmennya menjaga kesejahteraan pekerja melalui program Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025.
Program ini menyasar pekerja berpenghasilan di bawah Rp3,5 juta per bulan, sebagai bagian dari perlindungan sosial untuk menjaga daya beli dan mendukung pemulihan ekonomi nasional.
Seiring mendekati batas akhir penyaluran yang ditetapkan Kementerian Ketenagakerjaan, aktivitas di Kantorpos Jakarta Centrum berlangsung dinamis.
Penerima datang silih berganti, memastikan mereka tidak melewatkan kesempatan mendapatkan bantuan senilai Rp600 ribu ini.
Eksekutif General Manager (EGM) Kantorpos Jakarta Centrum, Palti Siahaan, mengungkapkan penyaluran BSU di wilayahnya berjalan lancar.
“Penyaluran Bantuan Subsidi Upah 2025 di Jakarta Centrum ini berjalan sangat lancar. Kita mengerahkan semua sumber daya yang ada untuk menyalurkan subsidi kepada para penerima,” ujarnya.
Palti menjelaskan bahwa alokasi penerima di wilayahnya mencapai 245 ribu orang. Hingga saat ini, sekitar 192 ribu penerima (80%) telah mendapatkan haknya.
Sisanya, kurang lebih 53 ribu penerima, masih terus dihubungi agar segera datang ke kantor pos atau menerima melalui pengantaran langsung ke alamat.
“Ada yang kita bayarkan ke rumah sakit saat penerimanya sakit. Ada yang kita hubungi lewat telepon, media sosial, bahkan kita kunjungi langsung ke alamatnya,” tambahnya
Selain menghubungi langsung, pihak Kantorpos memanfaatkan berbagai kanal informasi, mulai dari WhatsApp blast, media sosial seperti Facebook, hingga Instagram, untuk memastikan informasi penyaluran BSU tersebar luas.
Upaya maksimalisasi ini juga dikuatkan di level nasional. Andi Rosa, Ketua Satgas Penyaluran BSU 2025 Pusat, menuturkan strategi yang membuat penyaluran cepat dan masif meski data penerima sempat mengalami penambahan.
“Yang pertama tentu kita proaktif, mendatangi para penerima melalui PIC perusahaan. Kita juga melakukan WA call, WA blast, dan pemberitahuan masif melalui media sosial resmi PT Pos maupun kerja sama dengan pihak lain,” jelas Andi.
Di wilayah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal), tantangan menjadi lebih nyata.
“Di daerah 3T, penerima kesulitan datang ke kantor pos karena jarak yang jauh. Maka, kami berkoordinasi dengan pemerintah setempat dan perusahaan untuk melakukan pembayaran langsung di lokasi,” paparnya.
Bagi Andi, BSU tidak hanya soal angka, tapi juga soal dampak.
TERPOPULER