Suara.com - Pemerintah berkomitmen Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 dapat dinikmati oleh seluruh tenaga kerja yang berhak, terutama di kawasan 3T (terdepan, tertinggal, terpencil). PT Pos Indonesia (Persero) sebagai mitra pemerintah dalam penyaluran BSU 2025 memastikan BSU tepat sasaran dan tersalurkan seluruhnya.
Komitmen pemerintah dalam penyaluran BSU 2025 ini dapat dilihat dari kehadiran Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka di Kantorpos di enam wilayah, yaitu Tangerang (Banten), Jakarta, Boyolali (Jawa Tengah), Pekanbaru (Riau), Padang (Sumatra Barat), dan Mataram (Nusa Tenggara Barat). Wapres Gibran datang untuk menyaksikan secara langsung proses penyaluran BSU, sekaligus mengevaluasi proses penyaluran.
“Kunjungan ini menjadi simbol bahwa pemerintah peduli kepada seluruh rakyat Indonesia, dari pinggir pantai hingga perbukitan. Bapak Wakil Presiden sudah mengunjungi enam lokasi di Indonesia dalam waktu kurang dari tiga minggu, termasuk Mataram, yang menunjukkan perhatian luar biasa terhadap penyaluran BSU. Suatu kehormatan, pemerintah begitu peduli dengan kita, hadir di Kantorpos kita. Kehadiran Bapak Wapres Gibran ke Kantorpos Mataram menjadi bukti nyata bahwa pemerintah hadir tidak hanya di pusat kota, namun juga mengutamakan wilayah-wilayah yang membutuhkan perhatian lebih,” ucap Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia (Persero) Haris.
Menurut data terbaru per tanggal 1 Agustus 2025, total alokasi penerima BSU 2025 yang diterima Pos Indonesia mencapai 5,7 juta pekerja di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, Pos Indonesia telah berhasil menyalurkan sekitar 91,25% dari total alokasi.
"Kami terus berupaya dengan maksimal untuk menyelesaikan sisa penyaluran, apalagi di daerah yang sulit dijangkau," kata Haris optimistis.
Untuk wilayah 3T, proses penyaluran masih berlangsung, dengan progres sekitar 80% tercapai di daerah-daerah yang sulit dijangkau, seperti Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Papua. Pos Indonesia memiliki tenggat waktu penyaluran hingga 6 Agustus 2025.
Mengatasi Tantangan Penyaluran BSU di Daerah 3T
Salah satu tantangan terbesar dalam penyaluran BSU adalah akurasi data dan lokasi penerima, terutama di daerah 3T.
Pos Indonesia menghadapi berbagai tantangan, mulai dari alamat yang tidak lengkap hingga penerima yang sudah tidak bekerja lagi. Proses verifikasi yang intensif menjadi kunci untuk memastikan setiap bantuan sampai ke tangan yang tepat.
“Kita lakukan berbagai cara. Dari data by name by address yang kita terima memang perlu upaya yang serius karena ada nama perusahaan, ada alamat perusahaan, ada alamat penerima. Kita sudah upayakan melalui alamat perusahaan, namun ternyata nama yang dicantumkan itu sudah tidak bekerja lagi dengan berbagai alasan. Kemudian kita coba sisir melalui alamatnya, tapi walau alamat ini berdasarkan KTP ternyata memang tidak lengkap. Jadi memang effort-nya luar biasa," kata Haris.
“Kami juga dalam rangka percepatan sudah melakukan berbagai upaya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan sisanya dalam waktu tiga hari ke depan. Mudah-mudahan ini bisa kita tuntaskan,” ucap Haris menambahkan.
Transparansi dan Pengawasan Real-Time
Dalam rangka memastikan penyaluran BSU 2025 tepat sasaran, Pos Indonesia telah mempersiapkan skema dan sistem yang dapat memantau perkembangan penyaluran secara real-time.
“Kami rekam data penerima secara real time, tercatat dalam server kami. Dalam dashboard milik kami bisa ditayangkan bergerak terus penyaluran bantuan ini. Jadi kalau saat ini petugas kami membayarkan di satu titik, maka Itu secara otomatis akan meng-update langsung di dashboard kami secara real-time. Kementerian Ketenagakerjaan selaku pemberi kerja bisa melihat pergerakan menyeluruh,” ucap Haris.
Perekaman data penerima BSU ini dilakukan di semua wilayah di Indonesia, termasuk daerah 3T yang terjangkau sinyal.
TERPOPULER
