Suara.com - Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) adalah organisasi yang berperan penting dalam implementasi otonomi daerah.
Apkasi dibentuk sebagai respons terhadap perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi pada tahun 1999.
Apkasi menyediakan wadah bagi pemerintah kabupaten untuk berkolaborasi dan memperjuangkan kepentingan bersama.
Organisasi ini didirikan atas instruksi Menteri Dalam Negeri pada tahun 2000 dan secara resmi dideklarasikan pada 30 Mei 2000 oleh 26 bupati.
Hingga kini, dengan menganut sistem Stelsel Pasif, seluruh 416 pemerintah kabupaten di Indonesia secara otomatis menjadi anggota Apkasi, mencerminkan peran vitalnya sebagai mitra strategis dan wadah aspirasi bagi pemerintah kabupaten dengan pemerintah pusat.
Sebagai wadah tunggal bagi pemerintah kabupaten, Apkasi memikul tugas dan fungsi yang krusial.
Tugas utamanya adalah menyediakan advokasi, mediasi, dan fasilitasi bagi pemerintah kabupaten dalam menjalankan otonomi daerah. Selain itu, Apkasi juga berfungsi sebagai mitra kritis dan strategis bagi pemerintah pusat dalam perumusan kebijakan nasional yang berkaitan dengan pemerintahan daerah.
Organisasi ini juga memfasilitasi pertukaran ide, informasi, dan pengalaman antar daerah, serta mendorong promosi potensi daerah untuk meningkatkan daya saing di kancah regional dan global.
Dengan peran ganda ini, Apkasi tidak hanya menjadi jembatan antara daerah dan pusat, tetapi juga menjadi katalisator bagi pembangunan yang berfokus pada potensi lokal dan aspirasi masyarakat.
Baca Juga: LSI Denny JA: Dasco Spesialis Pemadam Amarah Publik
Dalam acara prestisius Apkasi Otonomi Expo Tahun 2025 yang diselenggarakan di ICE BSD, Tangerang, kehadiran Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan utama.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan kembali pentingnya Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai fondasi utama pembangunan nasional.
Menurutnya, pasal ini bukan sekadar landasan hukum, melainkan pedoman moral dan etika dalam mengelola kekayaan negara.
"Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Yang kuat silakan, yang menengah ayo, yang lemah kita bantu, yang sangat lemah kita harus angkat, itu keluarga kita, itu anak-anak kita, itu semuanya warga negara Indonesia," kata Prabowo.
Lebih jauh, Presiden Prabowo menyoroti pentingnya tata kelola yang bersih dan berkeadilan, terutama dalam pengelolaan aset negara.
Ia mengungkapkan keberhasilan pemerintah dalam menguasai kembali 3,2 juta hektare lahan yang sebelumnya dikuasai oleh pihak tertentu tanpa hak.
