Infografis
- Purbaya Yudhi Sadewa dilantik sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani
- Tugas utamanya adalah memulihkan kepercayaan publik dan pasar terhadap kebijakan fiskal
- Ia perlu menjaga defisit APBN, reformasi pajak, dan mendukung program prioritas pemerintah
Suara.com - Purbaya Yudhi Sadewa telah dilantik sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) baru menggantikan Sri Mulyani.
Adapun, pekerjaan yang harus dilakukan Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tidak mudah.
Salah satunya adalah membangun kepercayaan publik dan pasar keuangan.
Lantaran, pasar keuangan Indonesia terus bergejolak.
"PR terbesar Purbaya dalam jangka pendek bukan hanya soal angka APBN, tapi bagaimana membangun kembali kepercayaan pasar dan public," kata Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman saat dihubungi Suara.com, Selasa, (9/9/2025).
Menurutnya, pasar akan pulih bila ada kepastian kebijakan fiskal, konsistensi disiplin anggaran, dan komunikasi yang meyakinkan.
Kata dia, pekerjaan rumah mendesak bagi Purbaya sebagai Menkeu baru adalah mengembalikan kredibilitas fiskal yang sempat goyah.
Hal ini akibat pergantian mendadak Sri Mulyani, dengan fokus utama menjaga defisit APBN agar tetap terkendali.
"Salah satunya,beban utang yang tahun depan mencapai lebih dari Rp 1.300 triliun, serta memastikan pembayaran bunga dan pokok tidak menekan ruang fiskal; di sisi lain," bebernya.
Baca Juga: Purbaya Jadi Menkeu, CORE Indonesia: Ini Ujian Berat Prabowo untuk Jaga Stabilitas Fiskal
Dia menambahkan bahwa Purbaya segera menata reformasi perpajakan dengan memperluas basis pajak tanpa menambah beban kelas menengah.
Sekaligus, mengawal belanja produktif untuk program prioritas Presiden Prabowo seperti makan bergizi gratis, subsidi energi, dan penguatan koperasi.
Lalu, tantangan lain yang tidak kalah penting adalah memperbaiki komunikasi publik agar kepercayaan investor dan masyarakat bisa segera dipulihkan.
Hal ini mengingat protes sosial atas tunjangan DPR menambah tekanan terhadap legitimasi kebijakan fiskal.
"Artinya, dalam 100 hari pertama Purbaya harus menunjukkan konsistensi teknokratisnya melalui kebijakan yang transparan, terukur, dan kredibel," tandasnya.
