Infografis
- Sejumlah komunitas ojol, termasuk yang tergabung dalam Unit Reaksi Cepat (URC) mengaku akan tetap on-bid.
- Sebagian besar pengemudi yang tergabung dalam grup komunitas WhatsApp lebih memilih untuk tetap bekerja.
- Kabar bahwa aksi 17 September berpotensi mengganggu layanan transportasi online juga dibantah mentah-mentah.
Suara.com - Rencana demonstrasi pengemudi ojek online (ojol) pada Rabu, 17 September, memicu perpecahan di kalangan komunitas driver. Sejumlah komunitas ojol, termasuk yang tergabung dalam Unit Reaksi Cepat (URC), menolak aksi tersebut dan menudingnya sarat dengan penunggangan politik.
Michael, salah satu perwakilan komunitas URC, dengan tegas menyatakan bahwa inisiator demo tidak mewakili mayoritas pengemudi. "Kalau menurut saya justru mereka itu bukan bagian dari ojol. Itu hanya sebagian kecil, oknum saja, dan tidak mewakili driver," katanya.
Menurut Michael, sebagian besar pengemudi yang tergabung dalam grup komunitas WhatsApp lebih memilih untuk tetap bekerja. "Banyak teman-teman yang sepakat untuk tetap on-bid. Apalagi kami tahu bahwa aksi ini ditunggangi oleh oknum politik dengan iming-iming sembako," ujarnya.
Kabar yang menyebut aksi ini akan mengganggu layanan transportasi daring juga dibantah. "Order tetap jalan, aplikasi tetap buka, jadi tidak akan ada gangguan berarti di lapangan," tegasnya.
Komunitas ojol juga menyoroti kejanggalan pada tuntutan yang diusung dalam aksi. Menurut mereka, sebagian besar tuntutan, seperti pemotongan komisi 10%, tidak realistis dan tidak mewakili suara mayoritas. "Justru sebagian besar pengemudi menilai potongan 20 persen masih memberi benefit. Ada layanan balik yang kami rasakan," ungkap Michael.
Hal yang paling disayangkan adalah penggunaan nama almarhum Affan dalam tuntutan aksi. Michael menyebut tindakan ini sebagai bentuk pemanfaatan. "Keluarga sudah secara tegas menyatakan tidak ingin nama almarhum dibawa ke ranah politik jalanan," tambahnya.
Adapun tuntutan lengkap dalam aksi 179 tersebut meliputi:
1. Memasukkan RUU Transportasi Online ke dalam Prolegnas 2025-2026.
2. Menetapkan potongan aplikator maksimal 10% sebagai harga mati.
Baca Juga: Kronologi Klien MiChat di Sidrap Habisi Wanita Karena Ditolak Minta 'Jatah Kedua'
3. Menerapkan regulasi tarif antar barang dan makanan.
4. Melakukan audit investigatif terhadap potongan 5% yang diambil aplikator.
5. Menghapus sistem Aceng, Slot, Multi Order, dan Member Berbayar.
6. Mencopot Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandi.
7. Kapolri mengusut tuntas tragedi 28 Agustus 2025.
