- Pertamina dan PLN mengeluh ke DPR bahwa kompensasi serta subsidi yang menjadi hak mereka belum dibayar oleh Kemenkeu.
- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah dan mengaku sudah melunasi kewajiban pemerintah ke kedua BUMN itu.
- Purbaya meminta para petinggi BUMN itu mengadap dirinya.
Suara.com - Komisi XI DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait dengan realisasi pembayaran kompensasi dan subsidi dalam APBN 2025.
Dalam kesempatan itu Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menyampaikan adanya keluhan dari sejumlah BUMN yang belum dibayarkan subsidi dan kompensasinya. Untuk itu dia meminta penjelasan dari Menteri Keuangan.
"Karena banyak sekali beberapa dari mereka kompensasi 2024 yang belum dibayar dan kemudian alokasi subsidi 2025 yang belum sepenuhnya belum dijalankan," kata Misbakhun saat rapat di Gedung DPR-MPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (30/9/2025).
Menanggapi hal tersebut, Purbaya menyatakan bahwa kompensasi kepada seluruh BUMN pada 2024 telah dibayarkan.
"Ya setahu saya sampai saat sekarang yang 2024 semuanya sudah dibayarkan datanya," jawab Purbaya.
Purbaya dengan tegas meminta kepada BUMN yang merasa belum dibayar bisa datang menghadapnya.
"Nanti kalau mereka ada klaim data yang belum dibayar, suruh menghadap saya secepatnya. Tapi, yang data yang kita miliki seperti itu," ujarnya.
"Memang 2025 masih ada yang belum dibayarkan, triwulan pertama, kedua. Tapi kami mengikuti prosedur yang sedang berjalan sekarang. Kalau kita lihat nanti bulan Oktober, yang triwulan pertama, kedua, akan kami bayarkan penuh," sambungnya.
Sebelumnya, dalam rapat dengan Komisi XI DPR pada Senin (29/9/2025), dua BUMN yakni PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) mengaku belum menerima pembayaran subsidi serta kompensasi dari pemerintah untuk tahun 2024.
Kepada Komisi XI, Pertamina dan PLN mengaku kompensasi yang belum dibayarkan pemerintah mencapai Rp27,6 triliun pada kuartal I 2025. Sebagian di antaranya berasal dari tagihan kompensasi 2024.
Ada pula anggaran program diskon tarif listrik yang juga belum dibayar pemerintah, yakni sekitar Rp13,6 triliun dan DIPA kekurangan subsidi tahun 2024 sebesar Rp3,82 triliun untuk PLN.
TERPOPULER
