REGIONAL:
4. Wanti-Wanti Pemerasan ke Wajib Pajak
Dalam beberapa kesempatan, Purbaya menegaskan bahwa ia tidak akan mentoleransi praktik pemerasan atau pungutan liar terhadap wajib pajak. Ia bahkan mengingatkan langsung pejabat DJP agar berhenti memanfaatkan posisi untuk mencari keuntungan pribadi.
Ia menyebut sudah ada beberapa pegawai pajak yang diberhentikan akibat pelanggaran etik. Purbaya berharap, peringatan ini menjadi sinyal tegas bahwa reformasi birokrasi di DJP bukan sekadar jargon, tetapi benar-benar diterapkan secara nyata.
5. Tidak Naikkan Cukai Rokok 2026
Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Purbaya memastikan tarif cukai rokok tidak akan naik pada 2026. Keputusan ini diambil untuk menjaga stabilitas harga dan mencegah inflasi akibat kenaikan cukai.
Selain itu, ia menilai industri hasil tembakau masih menjadi sumber pendapatan daerah penting, terutama di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dengan menahan kenaikan tarif, ia berharap daya beli masyarakat tetap terjaga sambil tetap memastikan penerimaan negara stabil.
6. Benahi Coretax dengan Ahli Internasional
Sistem Coretax Administration System yang digunakan DJP akan dibenahi total. Purbaya mengundang tim ahli teknologi informasi internasional untuk memastikan sistem tersebut bekerja tanpa gangguan dan lebih efisien.
Ia menilai pembenahan digitalisasi pajak sangat penting untuk menutup celah korupsi serta meningkatkan akurasi data wajib pajak. Dengan sistem yang lebih modern, DJP diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan pajak secara signifikan.
7. Tarik Dana MBG yang Tak Terserap
Purbaya juga menegaskan akan menarik kembali dana MBG (Modal Bergulir Pemerintah) yang tidak terserap maksimal oleh lembaga atau bank penyalur. Ia tidak ingin ada dana publik yang mengendap tanpa memberi dampak ekonomi.
Dana yang ditarik akan dialihkan ke sektor atau lembaga lain yang lebih siap menyalurkannya. Dengan langkah ini, pemerintah ingin memastikan APBN benar-benar produktif dan efisien.
8. Desak Pembangunan Kilang Minyak
Purbaya mendorong percepatan pembangunan kilang minyak domestik untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM. Menurutnya, ketergantungan energi terhadap luar negeri membuat APBN mudah terguncang oleh fluktuasi harga minyak dunia.
Ia juga mendorong BUMN energi untuk mempercepat investasi di hilirisasi migas agar Indonesia bisa mencapai ketahanan energi jangka panjang.
9. Ambil Alih Pajak dan Bea Cukai
Salah satu langkah paling berani Purbaya adalah mengambil alih langsung koordinasi antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Bea Cukai. Ia ingin kedua lembaga tersebut bekerja lebih sinkron dan bebas tumpang tindih.
Langkah ini juga diambil untuk mempercepat reformasi birokrasi di sektor penerimaan negara. Dengan sistem terpadu, pengawasan terhadap arus barang dan perpajakan diharapkan lebih transparan dan efisien.
10. Lanjut Pemotongan TKD
Purbaya melanjutkan kebijakan pemotongan Tambahan Kinerja Daerah (TKD) bagi aparatur sipil negara yang kinerjanya dinilai belum optimal. Ia menilai sistem insentif harus benar-benar berbasis produktivitas, bukan pemerataan.
Meski menuai kritik, kebijakan ini dimaksudkan agar anggaran kinerja tidak menjadi beban berlebih bagi APBN, serta mendorong ASN lebih disiplin dalam melaksanakan program kerja.
11. Dukungan ke Pasar Modal
Terakhir, Purbaya menegaskan dukungan penuh terhadap penguatan pasar modal nasional. Ia menilai pasar modal adalah instrumen penting untuk memperluas pembiayaan pembangunan tanpa menambah beban utang negara.
Melalui kerja sama dengan OJK dan BEI, ia berupaya memperkuat regulasi sekaligus mendorong partisipasi investor domestik agar ekonomi nasional lebih mandiri dan tangguh.
Kontributor : Hillary Sekar Pawestri
TERPOPULER