Belum Ada Opsi, Bos Danantara Bingung Utang Kereta Cepat Jadi Polemik

Suara.com - CEO Danantara, Rosan Roeslani mengungkapkan nasib utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. Sampai saat ini, belum ada keputusan opsi apa yang akan dipilih dalam menyelesaikan masalah proyek dengan nilai investasi USD 7,2 miliar atau setara Rp 119,35 triliun (asumsi kurs Rp 16.577).

Termasuk, opsi pembiayaan lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sehingga, dirinya merasa bingung ada pernyataan bahwa pemerintah menolak menanggun beban utang kereta cepat dengan APBN. Apalagi, Rosan juga belum berbicara dengan pihak kementeian lain soal utang kereta cepat tersebut.

Untuk diketahui, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, enggan menanggung beban utang kereta cepat.

"Makanya saya juga bingung ya, karena kita kan lagi evaluasi. dan kita juga belum, Danantara berbicara ke pihak lain. Apalagi Kementerian Keuangan yang menangani hal ini," ujar Rosan saat ditemui di Hotel St. Regis, Jakarta Selatan, Selasa (14/10/2025).

Rosan menginginkan, penyelesaian utang kereta cepat terstruktur dan terukur. Pihaknya, pasti akan terbuka dengan publik setelah memang pekerjaan telah menemukan hasil.

"Kalau kita kan sistem pekerjaannya seperti itu, jadi semuanya itu terstruktur, terukur. Kemudian apa hasilnya baru kita bicara ke publik. Kita sih sistem pekerjaannya seperti itu," kata Rosan.

Dirinya juga memastikan, akan berdikusi dengan banyak Kementerian untuk menentukan nasib utang kereta cepat yang menggunung ini.

"Memang ini kan melibatkan banyak kementerian lain. Jadi ya harapnya kita kan biasanya duduk dulu, kita evaluasi, opsi mana yang terbaik," ucap dia.

Menteri Keuangan Purbaya, Yudhi Sadewa, menegaskan utang pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tidak ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dia justru menyerahkan, pelunasan utang proyek itu ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

"Kalau ini kan dibuat Danantara kan ya, kalau dibuat Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp80 triliun atau lebih," ujar Purbaya seperti dikutip Antara, Sabtu (11/10/2025).

Menkeu menyebut, pemerintah tidak ingin seluruh beban proyek infrastruktur kembali ditanggung negara.

"Karena kalau enggak ya semuanya kita lagi, termasuk dividennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government," katanya.