Infografis
- Pemerintah membentuk Satgas Percepatan Program Strategis untuk menyelaraskan dan mempercepat pelaksanaan program prioritas sesuai arahan Presiden Prabowo.
- Satgas terdiri dari tiga Pokja yang fokus pada realisasi anggaran, debottlenecking, dan penyelesaian regulasi untuk mendukung program strategis seperti MBG dan stimulus ekonomi.
- Menteri Keuangan Purbaya menargetkan penyerapan anggaran yang optimal agar pertumbuhan ekonomi bisa melampaui 5,5% dan iklim investasi membaik dalam enam bulan ke depan.
Suara.com - Pemerintah resmi membentuk Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah. Satgas ini diumumkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto hingga Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Menko Airlangga menyatakan kalau Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah dibentuk sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang disampaikan dalam Rapat Terbatas (Ratas) 15 Oktober 2025 lalu.
"Tujuannya adalah untuk mengkoordinasi dan mengkonsolidasikan, menyelaraskan program strategis pemerintah sehingga dapat diselesaikan tepat waktu, tercapai target dan sasaran program, serta manfaat nyata kepada masyarakat," kata Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (22/10/2025).
Airlangga menjelaskan kalau Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah diisi oleh tiga Kelompok Kerja (Pokja). Pokja pertama berkaitan dengan percepatan realisasi, pelaksanaan anggaran, dan dalam program strategis pemerintah.
Pokja kedua untuk percepatan implementasi program dan penyelesaian kendala atau debottlenecking. Sedangkan Pokja ketiga demi percepatan penyelesaian regulasi untuk dasar pelaksanaan program dan penegakan hukum.
Ia menambahkan, program pemerintah yang dibahas dan menjadi fokus dari pelaksanaan Satgas yakni program paket stimulus ekonomi 8+4+5, program stimulus ekonomi di 2026, hingga program lanjutan insentif fiskal seperti debottlenecking terhadap non-tariff barrier dan isu per komoditas, per sektor, dan hambatan lainnya.
"Kemudian program-program prioritas yang menunjang program utama seperti MBG (Makan Bergizi Gratis), Koperasi Merah Putih, KNMP (Kampung Nelayan Merah Putih), dan program utama di kementerian yang anggarannya besar," papar dia.
Airlangga menambahkan kalau Pokja akan bekerja secara berkala. Namun dia belum menjelaskan seluruh pembahasan Satgas yang diisi gabungan menteri tersebut.
Sementara itu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menambahkan kalau Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah bakal akan mempercepat semua program-program pemerintah dan memastikan programnya berjalan.
Baca Juga: Ribut-ribut Dana Pemda Ngendon di Bank, Mantu Jokowi Hingga KDM Tunjuk Menkeu Purbaya
"Dan untuk saya yang penting adalah anggaran saya betul-betul diserap sesuai dengan programnya, tepat sasaran, tepat waktu," tambahnya.
Menkeu Purbaya menyebut apabila ada anggaran yang tidak terserap, maka dana itu akan dialihkan ke program yang lebih bermanfaat. Dengan ini maka pertumbuhan ekonomi bisa naik di atas 5,5 persen untuk triwulan 2025 (Q4) dan lebih cepat lagi di triwulan 2026 (Q1).
Purbaya bercerita kalau dirinya masuk dalam Pokja 2, di mana kelompok tersebut memiliki tim debottlenecking untuk mengatasi masalah-masalah yang bukan program prioritas atau di luar Pemerintah.
"Nanti di situ saya akan terima pengaduan dari para pelaku bisnis, saya akan menggelar perkara setiap minggu. Nanti saya yang memimpin di situ. Nanti kalau ada masalah dari situ yang berhubungan hukum dan peraturan kita akan salurkan ke Pokja 3," beber dia.
Purbaya menegaskan kalau sistem seperti ini bisa membuat semua masalah di Pemerintah bisa selesai, mulai dari penyerapan anggaran hingga dunia usaha.
"Saya harapkan nanti dengan jalannya ini mungkin dalam beberapa bulan ke depan mungkin setengah tahun iklim investasi kita sudah membaik dengan signifikan. Sehingga ekonomi kita bisa tumbuh dengan lebih cepat dari yang sekarang," pungkasnya.
