REGIONAL:
Suara.com - Setahun program Energi Baru Terbarukan (EBT) berjalan, dampaknya mulai terasa nyata di berbagai penjuru negeri. Pemerintah menapaki arah baru dalam pengelolaan energi, setelah lama bergantung pada sumber fosil yang harganya terus naik dan menekan devisa negara.
Untuk menjawab tantangan itu, pemerintah mempercepat langkah menuju energi bersih dengan mengoptimalkan potensi besar EBT yang tersebar di seluruh Indonesia. Dalam setahun terakhir, berbagai proyek seperti bioenergi dan pembangunan pembangkit listrik ramah lingkungan menunjukkan peningkatan signifikan. Salah satunya melalui program bioenergi B40, yakni campuran 40 persen biodiesel dari minyak sawit dan 60 persen solar.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa hingga September 2025, realisasi program campuran bahan bakar biodiesel 40 persen atau B40 telah mencapai 10,57 juta kiloliter, dengan nilai tambah Crude Palm Oil (CPO) sebesar Rp14,7 triliun.
Selain menghemat devisa hingga Rp93,43 triliun, program ini juga menyerap lebih dari 1,3 juta tenaga kerja serta menurunkan emisi karbon hingga 28 juta ton.
“Petani sawit menjadi pahlawan energi baru. Program transisi energi ini membuka lapangan kerja baru sambil menjaga kelestarian bumi. Dari kebun sawit rakyat hingga tangki kendaraan bermotor, rantai nilai biodiesel telah menjadi bukti Indonesia mampu menciptakan ekosistem energi yang mandiri, berkelanjutan, dan berkeadilan,” ucap Bahlil di Jakarta, Selasa (21/10/2025).
Selain bioenergi, pemerintah juga mempercepat pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dan mendorong proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di berbagai daerah.
“Pemerintah sudah meresmikan puluhan pembangkit energi terbarukan, mempercepat proyek PLTS berkapasitas 100 gigawatt (GW),” ujar Bahlil.
Sepanjang tahun 2025, dua momen besar menjadi tonggak pengembangan energi bersih di Indonesia. Pertama, pada 20 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 26 pembangkit listrik dengan total kapasitas 3,2 gigawatt (GW), di mana 89 persen di antaranya berbasis EBT.
Kemudian, pada 26 Juni 2025, pemerintah kembali meresmikan 55 pembangkit listrik baru, terdiri dari 8 PLT Panas Bumi dan sisanya PLTS yang tersebar di 15 provinsi, dengan total kapasitas mencapai 379,7 megawatt (MW).
Dampak EBT juga mulai terasa di pedesaan. Di sejumlah daerah, pembangunan PLTS komunal mengubah wajah ekonomi lokal: biaya energi turun, akses listrik meningkat, dan lapangan kerja baru tercipta.
“Pemerintah melibatkan koperasi desa dalam transisi energi. Ekonomi dan ekologi tidak harus dipertentangkan, keduanya bersinergi menciptakan fondasi pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan merata,” tutur Bahlil.
Sebagai wujud komitmen jangka panjang, pemerintah menargetkan bauran EBT nasional sebesar 19–23 persen pada tahun 2030. Target itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN).
Kebijakan ini menjadi langkah nyata pemerintah dalam mempercepat transisi menuju energi bersih dan berkelanjutan. Selain menekan emisi karbon, strategi tersebut juga memperkuat ketahanan energi nasional di tengah tantangan global dan fluktuasi harga energi dunia.***
TERPOPULER