- QRIS di bawah Rp500 ribu kini resmi tidak dikenakan biaya layanan atau gratis.
- Biaya 0,3 persen dihilangkan.
- BI menargetkan jumlah merchant di Jakarta dapat mencapai sekitar 7 juta.
Suara.com - Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan DKI Jakarta memberikan penegasan penting terkait kebijakan biaya layanan pada pembayaran digital.
Transaksi menggunakan standar pembayaran digital nasional, Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), yang nilainya di bawah Rp500 ribu kini resmi tidak dikenakan biaya layanan atau gratis.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) DKI Jakarta, Yosamartha, di Jakarta, Kamis (6/11), mengingatkan masyarakat, khususnya para pelaku usaha, mengenai kebijakan yang sudah berlaku sejak akhir tahun lalu.
"Sampai akhir 2024 QRIS masih ada potongan 0,3 persen. Desember 2024 itu sudah kami hilangkan. Jadi transaksi di bawah Rp500 ribu, gratis," kata Yosamartha, dikutip dari Antara.
Sebelumnya, Merchant Discount Rate (MDR) atau biaya layanan sebesar 0,3% dibebankan kepada pedagang (merchant) ketika terjadi transaksi QRIS di atas Rp100 ribu.
Namun, biaya tersebut kini telah dihapus untuk transaksi yang nilainya di bawah Rp500 ribu.
"Banyak yang belum tahu kalau sekarang (biaya 0,3 persen) itu sudah dihilangkan, sudah dicabut, jadi 0 persen sekarang. QRIS bebas biaya (untuk transaksi di bawah Rp500 ribu)," tambahnya.
BI DKI Jakarta mencatat bahwa penggunaan QRIS di ibu kota sudah sangat masif. Saat ini, terdapat sekitar 6 juta pengguna QRIS di Jakarta, dan jumlah merchant yang telah mengadopsi QRIS juga mencapai angka yang sama.
Meskipun demikian, BI menargetkan jumlah merchant di Jakarta dapat mencapai sekitar 7 juta.
Baca Juga: Bos Bank Indonesia : Ruang Penurunan Suku Bunga Masih Terbuka
Jakarta memiliki peran sentral dalam ekosistem pembayaran digital nasional, dengan menyumbang sebesar 40% dari total transaksi QRIS di seluruh Indonesia.
Dari lima kota administrasi, Jakarta Selatan tercatat sebagai kontributor transaksi terbesar, yakni hampir 35%, diikuti oleh Jakarta Barat (sekitar 24%), Jakarta Pusat (sekitar 17%), serta Jakarta Utara dan Jakarta Timur.
BI mengakui bahwa penetrasi QRIS di Kepulauan Seribu masih minim. Oleh karena itu, BI DKI berupaya keras untuk meningkatkan jumlah pengguna dan merchant di wilayah kepulauan tersebut, salah satunya dengan mendorong penggunaan QRIS untuk pembayaran layanan, termasuk tiket.
