Baca 10 detik
- Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Anggawira menegaskan bahwa pemerintah harus berhati-hati agar kebijakan di sektor tekstil.
- Ia mengingatkan, di tengah upaya pemerintah menertibkan impor ilegal dan melarang praktik thrifting, muncul risiko distorsi kebijakan akibat tekanan dari pihak berkepentingan.
- Perihal maraknya impor ilegal ini, Anggawira pun menuturkan, kebijakan seperti larangan impor dan thrifting seharusnya tidak sekadar melindungi kelompok industri besar.
Kedua, modernisasi mesin dan teknologi lewat pembiayaan murah, seperti program Industrial Upgrading melalui KUR sektor industri. Lalu, penguatan UMKM konveksi dan garmen, karena mereka adalah tulang punggung lapangan kerja nasional.
"Kemudian, integrasi rantai nilai berbasis kawasan, dengan membangun Textile Industry Hub di daerah sentra seperti Bandung, Solo, Pekalongan, Sumedang, Majalaya, dan Jawa Timur," pungkasnya.
