- Bank Indonesia menyebutkan kebijakan redenominasi rupiah perlu persiapan yang lama.
- Bank Indonesia mengatakan alih-alih memikirkan redenominasi, pihaknya akan lebih fokus menjaga stabilitas ekonomi.
- Kemenkeu menargetkan, RUU Redenominasi akan rampung paling lambat pada tahun 2027.
Suara.com - Bank Indonesia menyebutkan kebijakan redenominasi rupiah perlu persiapan yang lama. Hal ini disampaikan menanggapi rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudha Sadewa mengenai redenominasi rupiah.
Redenominasi rupiah menyederhanakan mata uang rupiah seperti dari Rp 1.000 menjadi Rp 1. Gubernur BI Perry mengatakan pihaknya lebih fokus untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi, ketimbang melaksanakan redenominasi dalam waktu dekat.
"Kami saat ini lebih fokus jaga stabilitas dan dorong pertumbuhan ekonomi. Fokus kami seperti itu, apalagi redenominasi butuh timing dan persiapan lebih lama,” kata Perry dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (12/11/2025).
Sebelumnya, Pemerintah memanaskan wacana penyederhanaan mata uang nasional atau Redenominasi Rupiah.
Rencana ini secara resmi diusulkan melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Harga Rupiah yang masuk dalam kerangka regulasi prioritas Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Rencana pembahasan RUU Redenominasi Rupiah tercantum jelas dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029.
Dalam beleid yang ditetapkan pada 10 Oktober 2025 itu, RUU Redenominasi menjadi satu dari empat RUU yang disiapkan Kemenkeu, di bawah tanggung jawab Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb).
Kemenkeu menargetkan, RUU Redenominasi akan rampung paling lambat pada tahun 2027.
Redenominasi Banyak Ditentang
Baca Juga: Ketua Banggar DPR Minta Pemerintah Tak Gegabah Lakukan Redenominasi
Rencana Menteri Purbaya ini kurang begitu populer di kalangan pemerintah dan DPR. Pekan ini Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah mengatakan rencana redenominasi tidak boleh dijalankan secara gegabah karena akan berdampak luas.
Ia mengatakan pembahasan redenominasi idealnya dimulai pada 2027. Karenanya ia menerangkan redenominasi memang dalam Prolegnas atau program legislasi nasional jangka panjang, namun belum untuk tahun 2025-2026.
"Kalau Prolegnas dalam jangka panjang nampaknya masuk di DPR. Namun untuk tahun 2025-2026 itu belum," kata Said di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/11/2025).
"Dan pemerintah nampaknya merevisi ulang pernyataannya bahwa itu baru akan dilakukan di tahun 2027. Bagi saya baik, 2027 karena perlu sosialisasi yang intensif, termasuk literasi keuangan kita yang masih rendah di masyarakat," tegasnya.
Ketika ditanya mengenai urgensi redenominasi saat ini, Said menjawab lugas.
"Urgensi tidak. Pada tingkat kebutuhan ke depan barangkali iya," katanya.
Di sisi lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa redenominasi belum pernah dibahas dalam rapat kabinet.
"Ya, tidak dalam waktu dekat. Belum pernah kita bahas," kata Airlangga.
Istana Kepresidenan sendiri juga ikut membantah Purbaya. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi menegaskan redenominasi tidak akan dilakukan dalam waktu dekat.
"Belum, masih jauh," kata Prasetyo di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (10/11/2025).
