Bobibos Ramai Dibicarakan! Pakar: Wajib Lolos Uji Kelayakan Sebelum Dijual Massal

Suara.com - Inovasi bahan bakar alternatif buatan anak bangsa bernama Bobibos (Bahan Bakar Original Buatan Indonesia Bos) tengah mencuri perhatian publik.

Meski disambut sebagai angin segar, para pakar menegaskan Bobibos belum bisa digunakan secara luas tanpa uji kelayakan dan verifikasi ilmiah dari lembaga kredibel.

Hal itu disampaikan Pakar energi dari Universitas Islam Riau, Ira Herawati dalam diskusi 'Satu Tahun Kabinet Prabowo–Gibran' pada Jumat (14/11/2025).

Ia menyebut Bobibos memang membuka peluang baru bagi pemenuhan energi nasional.

Namun, Ira mengingatkan, inovasi ini tetap harus melewati rangkaian pembuktian teknis.

"Karena jangan-jangan justru lebih besar pula ini ongkosnya atau mungkin after effect-nya. Jadi saya pikir ini sesuatu hal yang angin segar, yang perlu diberi ruang untuk apresiasi, tapi juga memang perlu pembuktian lebih lanjut," katanya.

Bobibos yang diklaim sebagai bahan bakar berbasis limbah jerami dengan RON 98, dinilai perlu diuji bukan hanya dari sisi kualitas, tetapi juga dari aspek keamanan penggunaan.

Produk energi, menurut Ira, “tidak boleh hanya dinilai bagus saja,” melainkan juga harus dibuktikan tidak menimbulkan efek samping bagi pengguna maupun lingkungan.

Karena itu, Ira menilai langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang kini melakukan uji laboratorium sebagai hal yang tepat.

Dengan uji lab, kata dia, produk bisa mendapatkan paten sekaligus jaminan keamanan sebelum dilempar ke pasar.

"Jadi uji lab ini bukan tidak mematahkan ya semangat anak bangsa untuk berkontribusi secara penelitian, penemuan, dan segala macam. Itu kita perlu bantu apresiasi, memberikan paten yang bagus kepada mereka," ujarnya.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya menegaskan proses kajian teknis harus dituntaskan sebelum keputusan apa pun dibuat. Karena itu, pemerintah, kata dia, belum bisa mengeluarkan penilaian resmi terkait Bobibos.

“Kita pelajari dulu ya, kita pelajari dulu,” ujar Bahlil usai rapat dengan Komisi VII DPR, Selasa (11/11/2025).