Suara.com - Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pengelolaan produksi dan penjualan mineral serta batu bara secara terintegrasi.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh kegiatan pertambangan dari hulu hingga hilir mampu memberikan nilai tambah optimal dan manfaat sebesar-besarnya bagi negara dan masyarakat.
Upaya ini sejalan dengan semangat tata kelola mineral dan batu bara yang tertuang dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025, di mana pemerintah melalui Kementerian ESDM menetapkan perubahan kebijakan pengajuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dari periode tiga tahun menjadi satu tahun.
Corporate Secretary MIND ID, Pria Utama menyampaikan, MIND ID bersama seluruh anggota holding secara konsisten memperkuat tata kelola aktivitas produksi dan penjualan mineral serta batu bara dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan bertanggung jawab.
“Pada dasarnya seluruh kekayaan sumber daya alam adalah milik negara. Kami berkomitmen untuk menjalankan seluruh kegiatan dengan tata kelola yang baik agar setiap manfaat yang diciptakan dapat sepenuhnya diberikan kepada negara dan masyarakat, sejalan dengan amanat dari Asta Cita Presiden,” ujarnya.
Pria menyampaikan melalui tata kelola yang terukur dan terintegrasi, MIND ID menjaga tingkat produksi dan penjualan di level yang terukur. Hal ini diupayakan agar nilai dari bahan baku yang telah diproduksi dan diolah terus terjaga, sehingga mampu mendukung pendapatan perusahaan dan penerimaan bagi Negera.
Pria menyampaikan bahwa tata kelola produksi dan penjualan menjadi upaya Grup MIND ID untuk terus memperkuat inisiatif strategis dalam hilirisasi dan industrialisasi guna meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
Dengan demikian, sumber daya mineral dapat dioptimalkan bagi kebutuhan dalam negeri untuk meningkatkan daya saing industri dan pembangunan ekonomi.
“Bagi MIND ID, tata kelola merupakan prinsip dasar dalam setiap kegiatan pertambangan dari hulu hingga hilir. Layaknya sebuah fondasi, tata kelola yang baik akan memperkuat penciptaan nilai tambah dari upaya pembangunan peradaban,” tutup Pria.***
Baca Juga: Kena 'PHP' Pemerintah? KPK Bongkar Janji Palsu Pencabutan Izin Tambang Raja Ampat
